Soroti Mobilitas Masyarakat di Kalsel, Airlangga: Perlu Ditekan

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kalsel.
Sumber :
  • Kemenko Perekonomian

VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang Juga Ketua Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Airlagga Hartarto menyoroti mobilitas masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) yang trennya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kalsel masih berada dalam PPKM Level 4.

Indonesia dan Malaysia Lanjutkan Kerja Sama Gugus Tugas Hadapi Aturan Deforestasi Uni Eropa

“Saya memberi catatan mengenai mobilitas di Kalsel yang masih memiliki tren lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Mobilitas masih perlu diwaspadai dan ditekan, terutama pada sektor retail dan rekreasi, pusat transportasi umum, dan tempat kerja,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi dengan Kepala Daerah se-Kalimantan Selatan yang dilakukan dari Gedung Auditorium K.H. Idham Chalid, Banjarbaru dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu 21 Agustus 2021.

Baca juga: Jokowi Sebut PPKM Darurat dan Berlevel Langkah Jitu

Airlangga: Biodiesel B40 Diterapkan Mulai 1 Januari 2025

Dalam 1- 2 pekan ke depan, Airlangga berharap agar mobilitas ini bisa terus ditekan. “Pendekatan non-medis harus juga digencarkan untuk memotong mata rantai Covid-19,” imbuhnya.

Selain menyoroti mobilitas yang masih tinggi, Airlangga juga menggarisbawahi tentang testing, tracing, disiplin penerapan protokol kesehatan, dan vaksinasi.

Nigeria dan Kongo Diterima Jadi Negara Pengamat CPOPC

“Ada 4 hal yang saya garis bawahi di sini, sesuai dengan arahan Bapak Presiden, yaitu terkait pengendalian Mobilitas, Testing dan Tracing, kedisiplinan protokol kesehatan terutama memakai Masker, serta percepatan Vaksinasi,” ujar Airlangga 

Rapat dihadiri secara langsung oleh Gubernur dan Forkompimda Provinsi Kalsel. Sementara seluruh Bupati/Wali Kota dan Forkompimda dari 13 Kabupaten/Kota hadir secara virtual. Rapat juga diikuti, Ketua Tim Pakar Satuan Tugas PC-PEN Prof. Wiku Adisasmito, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo, beberapa Anggota DPR RI

Kasus COVID-19 dan Pertumbuhan Ekonomi Kalsel

Provinsi Kalsel berada pada Level Asesmen TK-4, dengan total kasus kumulatif sampai dengan 18 Agustus 2021 sebanyak 60.377 kasus atau 1,5 persen dari total kasus Nasional, serta Positivity-Rate mingguan (7DMA) yang masih cukup tinggi yaitu sebesar 42,8 persen.

Kasus Aktif tercatat sebanyak 11.172 kasus, angka Kesembuhan sebanyak 47.327 kasus (78,4 persen), angka Kematian sebesar 1.878 (3,1 persen). Sedangkan tingkat BOR mencapai 60 persen, dengan tingkat Konversi TT untuk COVID-19 sebesar 30,1 persen, serta capaian target Testing (pemeriksaan) masih rendah (26,3 persen), sehingga sangat perlu untuk terus ditingkatkan.

Capaian vaksinasi di Kalsel tercatat sebesar 15,55 persen dan masih jauh berada di bawah rata-rata nasional yang sebesar 26,91 persen. “Saat meninjau kegiatan Vaksinasi di GOR Hasanuddin tadi, saya melihat antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen untuk terus memastikan ketersediaan vaksin, termasuk di Kalsel ini,” terang Menko Perekonomian.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalsel pada Kuartal II 2021 sebesar 4,40 persen atau naik cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan di Kuartal I 2021 yang mengalami kontraksi sebesar -1,25 persen. Namun demikian, pertumbuhan ini lebih rendah dari nasional 7,07 persen dan pertumbuhan di Kalsel ini merupakan yang terendah di antara kelima Provinsi di Kalimantan.

Dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicatatkan oleh sektor Jasa Kesehatan sebesar 8,64 persen, diikuti oleh sektor Jasa Lainnya 7,53 persen.  Sementara yang terendah adalah sektor Pertanian 0,71 persen diikuti Konstruksi 1,36 persen. Dan dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Impor (30,94 persen), Ekspor (22,97 persen), dan Konsumsi Pemerintah (8,61 persen).

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi

Minister: No Talks Yet on Postponing 12 Percent VAT Implementation

The Coordinating Minister for Economic Affairs, Airlangga Hartarto, stated that the government has not yet discussed postponing the implementation of a 12 percent VAT.

img_title
VIVA.co.id
29 November 2024