Proyek Ibu Kota Negara Baru Masih Lanjut Meski Anggarannya Belum Ada
- vivanews/Andry Daud
VIVA – Pemerintah memastikan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Kalimantan Timur masih terus berjalan. Meskipun dari sisi anggarannya belum ada secara khusus hingga tahun anggaran 2022.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban menjelaskan, secara proses, proyek ini masih terus berjalan, khususnya pada tahap diskusi antar kementerian lembaga.
"IKN (Ibu Kota Negara) pada dasarnya prosesnya saat ini masih terus dilakukan diskusi antar kementerian," tutur dia, Jumat, 20 Agustus 2021.
Menurutnya, dari sisi peraturan perundang-undangannya pun masih dalam tahap proses finalisasi oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas.
"Beberapa hal yang dibicarkan tentu mengenai pembiayaannya dan penataannya
Tapi progresnya berjalan, lead-nya adalah Bappenas," tegas dia.
Sebagai informasi, pada saat membacakan Rancangan Undang-Undang APBN 2022 beserta nota keuangannya, 16 Agustus 2021 Presiden Joko Widodo tidak menyinggung sama sekali proyek IKN.
Baca juga: Wamentan Pastikan Fasilitasi Sambas Jadi Lumbung Beras di Kalbar
Terkait tidak adanya anggaran untuk proyek ini pada 2022 pun telah di konfirmasi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Anggaran ini tidak ada di kementerian manapun.
"Kalau untuk IKN saya kira di dalam SKB (Surat Keputusan Bersama) untuk alokasi anggaran indikatif atau pagu indikatif, belum masuk anggaran untuk IKN," tuturnya saat konferensi pers 16 Agustus 2021.
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa optimistis pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) baru bisa mulai dilakukan tahun ini.
Bahkan, Suharso menuturkan, jika program vaksinasi dapat berjalan dan mencapai herd immunity, maka pada 17 Agustus 2024 Presiden Jokowi bisa melaksanakan upacara peringatan hari kemerdekaan di ibu kota baru.
“Tanggal 17 Agustus 2024 itu presiden bisa melaksanakan 17 Agustus itu di ibu kota negara baru,” tegasnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis, 17 Maret 2021.
