Petani Ungkap PR Pemerintah Sebelum Bikin Neraca Komoditas
- VIVA/Diki Hidayat
VIVA – Pemerintah mengkaji adanya statistik untuk memantau perkembangan neraca komoditas di Indonesia. Tujuannya, untuk mengatur kualitas produk yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong industri.
Keputusan pembentukan neraca komoditas ini akan dilakukan bersama dalam rapat terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang melibatkan seluruh kementerian atau lembaga di bawahnya.
Merespons hal tersebut, komunitas petani dan nelayan yang tergabung dalam Wahana Masyarakat Tani dan Nelayan Indonesia (WAMTI) membeberkan, ada sejumlah pekerjaan rumah bagi Pemerintah sebelum membuat neraca komoditas.
Presiden WAMTI, Agusdin Pulungan mengatakan, Pemerintah harus memastikan bahwa neraca ini harus menjadi menjadi jaminan ketersediaan dan kecukupan pasokan di dalam negeri.
Untuk itu, dia menekankan, Pemerintah harus terlebih dahulu memperkuat sistem produksi dalam negeri. Terutama, dengan memastikan adanya jaminan ketersediaan pasokan.
"Dalam peningkatan produksi, instrumen yang bisa dipakai antara lain kelancaran infrastruktur listrik dan jalan. Selain itu, faktor produksi pertanian seperti bibit, teknologi, dan ketersediaan air hingga dukungan pembiayaan produksi," katanya, dikutip Kamis, 19 Agustus 2021.
Selanjutnya, dia menekankan pemerintah harus memastikan rantai distribusi yang lancar dan efisien dari tingkat produksi sampai konsumen. Kemudian, meningkatkan daya beli masyarakat.
Baca juga: Seluruh Pabrik Danone-Aqua Ditargetkan Pakai PLTS Atap pada 2023
"Selama ini produksi komoditas seringkali berlebih, namun tidak bisa sampai akibat ketidaklancaran atau suplai chain tidak efektif. Simpul-simpul suplai chain itu yang mesti dievaluasi, dibenahi apakah sudah efisien dan efektif,” tegasnya.
Selain itu, juga harus ada pengendalian produk yang berasal dari luar negeri. Terutama komoditas dengan harga lebih murah yang berpotensi mengganggu harga yang ditetapkan produsen dalam negeri.
Terakhir, Agusdin mengingatkan, yang paling penting Pemerintah harus memberikan insentif kepada petani sebagai produsen utama. Hal ini dilakukan agar mereka mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri.
"Neraca komoditas yang saat ini sedang digodok oleh pemerintah harus menjadi jaminan ketersediaan dan kecukupan pasokan di dalam negeri. Neraca ini akan menjadi pegangan bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan," paparnya.
Sebagai informasi, neraca komoditas akan menjadi acuan utama atau instrumen tunggal bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam menetapkan kuota ekspor-impor bagi seluruh komoditas.
Selama ini, kuota ekspor dan impor sangat ditentukan oleh rekomendasi dari berbagai kementerian teknis sehingga dianggap kurang transparan, tidak efektif dan sering terjadi tumpang tindih kewenangan.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
