Belanja di RAPBN 2022 Sebesar Rp2.708,7 Triliun, Ini Rinciannya
- ANTARA FOTO/Sopian/Pool/wpa/aww.
VIVA – Presiden Jokowi dalam Pidato Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan 2022, menyampaikan bahwa rencana Belanja Negara dalam RAPBN 2022 adalah sebesar Rp2.708,7 triliun.
Presiden menjelaskan, jumlah tersebut meliputi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.938,3 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp770,4 triliun.
"Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara," kata Jokowi dalam pidatonya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin 16 Agustus 2021.
Baca Juga: Jokowi Ingatkan BPK, Pemeriksaan Tak Bisa Pakai Standar Situasi Normal
Jokowi menjelaskan, anggaran tersebut akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN.
Kemudian anggaran bagi pembangunan infrastruktur yakni sebesar Rp384,8 triliun, yang akan diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, dan mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.
Selain itu, untuk menyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Sementara anggaran Perlindungan Sosial di alokasikan sebesar Rp427,5 triliun, untuk membantu masyarakat miskin dan rentan dal memenuhi kebutuhan dasarnya yang dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, Jokowi memastikan bahwa akan disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun. Karena menurutnya, pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas pemerintah, supaya Indonesia bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi.
"Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," ujar Jokowi.
Selanjutnya, pada 2022 anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa direncanakan sebesar Rp770,4 triliun, yang akan difokuskan pada upaya meningkatkan kualitas belanja daerah agar terjadi percepatan dalam peningkatan dan pemerataan kesejahteraan.
Selain itu, melanjutkan kebijakan penggunaan DTU, untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, pembangunan SDM pendidikan, dan penambahan belanja kesehatan prioritas.
Lalu ada juga upaya meningkatkan efektivitas penggunaan DTK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak dan DAK Non-Fisik, untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome, serta mendukung perbaikan kualitas layanan. Kemudian, untuk melanjutkan penguatan sinergi perencanaan penganggaran, melalui peningkatan harmonisasi belanja Kementerian/Lembaga dan TKDD.
"Serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa, melalui program perlindungan sosial dan kegiatan penanganan COVID-19 serta mendukung sektor prioritas," ujarnya.
Sebagai informasi, berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada 2022, yakni tingkat pengangguran terbuka 5,5-6,3 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9 persen, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem.
Kemudian, tingkat ketimpangan atau rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.
