PT Pos Mulai Salurkan Beras PPKM Tahap II, Ada yang Rusak akan Diganti
- Dokumentasi PT Pos Indonesia.
VIVA – PT Pos Indonesia (Persero) ditunjuk kembali oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mendistribusikan bantuan beras PPKM tahap II kepada 8,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Secara total, untuk program bantuan beras PPKM tahap I dan II, PT Pos Indonesia mendapat penugasan untuk mendistribusikan bantuan tersebut kepada 14,8 juta KPM.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi memastikan, pihaknya siap melanjutkan kerja sama dengan Bulog. Serta, turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya.
Dia menjabarkan, ada sejumlah strategi yang dilakukan pihaknya dalam penyaluran bantuan tersebut. Dalam kondisi memberlakukan PPKM, penyaluran atau distribusi bantuan dilakukan dengan sangat cepat dan harus tepat sasaran.
"Distribusi yang dilakukan pos mulai dari daerah kota sampai daerah rural atau penerima bantuan di desa terpencil, dan kepulauan dengan memanfaatkan jaringan PT Pos Indonesia,” ujar Faizal dalam konferensi pers Kick Off Distribusi Bantuan Beras PPKM Tahap II di Kantor Bulog, Jakarta, dikutip dari keterangannya, Kamis, 12 Agustus 2021.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, PT Pos menyalurkan bantuan beras PPKM tahap kedua berdasarkan data yang didapat dari Kemensos. Setelahnya, Pos Indonesia akan menggunakan data tersebut untuk mencetak daftar nominatif (danom) untuk KPM yang berhak menerima bantuan beras.
Selanjutnya menurut Faizal, Pos Indonesia juga bisa menyampaikan undangan tersebut secara langsung ke rumah-rumah calon penerima manfaat. Langkah itu dilakukan guna memastikan bantuan sampai ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang sudah lanjut usia.
"Karena ada beberapa penerima manfaat tersebut sudah sepuh, sudah tua. Sehingga tidak bisa datang ke lokasi seperti RT (rukun tetangga)/RW (rukun warga) tadi, sehingga kami salurkan langsung," tuturnya.
Faizal menegaskan cara pembagian sangat ketat. Sejalan dengan itu, Pos Indonesia telah melakukan langkah-langkah antisipasi, khususnya memastikan penyalurannya menggunakan protokol kesehatan COVID-19.
"Cara pembagian sangat ketat, Di titik kumpul petugas dilengkapi dengan masker, face shield, glove, dan hand sanitizer. Semua petugas kami telah divaksinasi COVID-19. Karena di samping melindungi petugas juga untuk melindungi masyarakat sehingga kedua belah pihak aman,” ujarnya.
Sementara itu, untuk memastikan beras sampai ke tangan KPM, Faizal menjelaskan, Pos Indonesia menggunakan aplikasi mobile aps. KPM yang menerima undangan tersebut datang ke titik kumpul, atau kantor pos menunjukkan undangan dan syarat lainnya.
Seperti, KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), diverifikasi oleh petugas. Setelah diverifikasi dan cocok, kemudian beras diserahkan.
"Sebagai barang bukti, kami memfoto KPM, beras, KTP dan KK-nya. Lalu upload dashboard realtime. Kami bisa memberikan aksesnya ke Kemensos yang memberikan data dan Bulog yang memberikan barang. Detik per detik bisa disaksikan pergerakannya,” jelas Faizal.
Terkait pengawasan, dia menegaskan hal tersebut dilakukan bersama-sama oleh Bulog, Kemensos, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pengawasan ketat itu guna lebih memastikan penerimanya sesuai dengan sasaran.
Sementara itu, jika ada kejadian kehilangan dan kecelakaan, Faizal menyebutkan pihaknya akan mengganti. Ia mencontohkan, peristiwa yang terjadi di Maluku ketika beras diangkut dengan perahu dan perahunya terbalik, akibatnya beras menjadi rusak.
Baca juga: Ultimatum Erick Thohir ke PLN: Tidak Ada Lagi Proyek Aneh-aneh
“Saya pastikan semua kerusakan, kehilangan, cacat barang yang kami bawa, semuanya diganti,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso menegaskan, Program Bantuan Beras PPKM adalah tugas yang harus dilaksanakan dengan baik. Sehingga, tujuan pemberian bantuan itu terwujud dengan maksimal.
"Kami berjuang agar pelaksanannya berjalan baik, lancar, tepat kualitas dan tepat waktu serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini adalah misi negara bukan misi bisnis, jadi bagaimanapun harus sukses karena tujuannya membantu masyarakat yang susah,” tambahnya.
Zulhas Wanti-wanti Kepala Daerah RI Bakal Kekurangan Beras di Awal 2025
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut, Indonesia akan kekurangan produksi beras pada periode Januari-Februari 2025.
