Kemendag: Hanya Tunggu Waktu, Pasar Unggas RI Diintervensi Brasil
- vstory
VIVA – Kementerian Perdagangan menyatakan, pasar perunggasan di Indonesia dalam waktu dekat akan segera dibanjiri unggas impor asal Brasil. Ini karena kalahnya Indonesia dalam sengketa DS484 di World Trade Organization (WTO) dengan Brasil.
Melalui sengketa tersebut, Brasil mendorong supaya pasar perunggasan di Indonesia terbuka, khususnya untuk ayam dan produk ayam. Sebab, selama ini pemerintah dianggap mengeluarkan banyak kebijakan yang menghambat masuknya produk tersebut ke Tanah Air.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan mengatakan, saat ini, Indonesia masih tengah melakukan banding terhadap keputusan panel WTO dalam kasus tersebut. Namun, dikatakannya tinggal menunggu waktu pasar unggas RI harus terbuka.
"Singkat kata tinggal menunggu waktu bahwa pasar perunggasan di dalam negeri akan mulai di intervensi oleh negara lain khususnya dalam hal ini Brasil di mana pengikutnya banyak," ujarnya dalam diskusi virtual, Kamis, 22 Juli 2021.
Sejauh ini, Oke mengungkapkan, Brasil masih menganggap Indonesia tidak patuh terhadap keputusan WTO supaya pasar perunggasan di Indonesia terbuka dan bisa bersaing dengan produk-produk ayam impor asal Brasil. Untuk itu, Indonesia dikatakannya mau tidak mau harus patuh.
"Sehingga karena dianggap belum comply dan ini diangkat ke Panel WTO untuk dinyatakan apakah Indonesia telah memenuhi atau sejauh mana comply-nya terhadap keputusan WTO dan dari keputusan ini maka kita harus tindak lanjuti," tutur Oke.
Untuk itu, dia meminta seluruh pemangku kepentingan di industri perunggasan dalam negeri untuk bersinergi menciptakan iklim usaha perunggasan yang kondusif. Artinya mulai dari industri pakan hingga penjualan di tingkat akhir atau konsumen harus bekerja sama.
"Jadi intinya kita harus berbenah memperkuat pasar dalam negeri dan ini perlu kolaborasi, sinergitas, semua stakeholder yang ada termasuk peternak rakyat harus nyaman," papar Oke.
Menurutnya, jika intervensi dari Brasil nantinya sudah mulai terjadi dan pasar perunggasan dalam negeri belum juga berbenah akan semakin sulit untuk bangkit kembali dan menjaga keberlangsungan industri perunggasan domestik.
"Karena begitu di intervensi kita lebih repot lagi dalam mengatur daya saing dan keberlanjutan industri perunggasannya sehingga ini yang harus ditindaklanjuti posisi dalam negeri sendiri. Saya lihat belum terjalin sinergitas yang optimal," ungkap dia.
PKB: Kenaikan PPN Bukan Harga Mati untuk Penguatan APBN
Ketua DPP PKB Dita Indah Sari mengatakan bahwa kenaikan PPN sebanyak 12 persen bukan harga mati atau jalan salah satu-satunya untuk menguatkan APBN.
