Pendapatan RI Turun Kelas, Begini Penjelasan Staf Khusus Presiden
VIVA – Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Arif Budimanta, memberi penjelasan terkait predikat Indonesia ke dalam kelompok negara pendapatan menengah bawah atau Lower middle Income.
Sebetulnya, kata Arif, penyematan status yang datangnya dari Bank Dunia itu tetap mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atau upper middle income.
Hanya saja efek pandemi COVID-19 pada 2021 banyak memengaruhi perekonomian di Indonesia yang mengakibatkan koreksi pertumbuhan ekonomi.
"Hal ini disebabkan karena sejak awal 2020 seluruh dunia termasuk Indonesia masuk ke dalam pandemi. Penyelamatan masyarakat dan kesehatan menjadi prioritas, social distancing diterapkan dengan adanya PSBB dan PPKM sehingga mobilitas masyarakat berkurang dan laju pertumbuhan ekonomi terkontraksi," kata Arif kepada wartawan, Kamis 8 Juli 2021.
Arif Budimanta pun masih menaruh optimis. Sebab, jika menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun ini di kisaran 5-6 persen, dan pertumbuhan penduduk 1-2 tahun ke depan, status negara berpendapatan menengah masih bisa diraih.
Ia juga memaparkan, terjadi peningkatan threshold yang dilakukan Bank Dunia terkait Pendapatan Nasional Bruto (GNI) dari US$4.046 menjadi US$4.096.
"Mengapa pada laporan World Bank terbaru menyebutkan pada 2020 kita kembali turun menjadi Lower Middle Income, secara sederhana adalah karena pendapatan per-kapita kita (GNI per Kapita) pada 2019 (ketika naik kelas) sebesar US$4.050 atau baru berada sedikit di atas batas bawah klasifikasi yang ditetapkan World Bank yakni US$4.046," jelasnya.
Dengan demikian, lanjut dia, ketika awal 2020 ekonomi kita terkontraksi karena terdampak COVID-19, maka pendapatan perkapita kita turun menjadi US$3.870 dan akhirnya kembali ke kategori Lower Middle Income.
Arif menyampaikan, kondisi seperti ini pun terjadi di berbagai negara. Bila merujuk status upper middle income, maka koreksi terjadi pada negara Belize, Samoa, serta Iran. Ada pula negara-negara Mauritius, Panama, Romania yang turun dari High Income menjadi Upper Middle Income.
"Di samping negara-negara yang mengalami penurunan kelas tersebut bukan berarti negara lainnya tidak terdampak pandemi. Banyak negara yang juga mengalami penurunan GNI perkapita, namun karena kondisi tidak berada didekat income classification thresholds yang ditetapkan maka tidak mengalami perubahan ataupun penurunan kelas," ujar Arif.
Dari 109 Menteri, Wamen, Stafsus dan Utusan Khusus di Kabinet Merah Putih, 59 Sudah Lapor LHKPN
KPK mengingatkan, kepada pejabat negara yang baru dilantik, di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran, periode 2024-2029, untuk segera melaporkan LHKPN mereka, usai menjabat.
