Karyawan hingga Mahasiswa UT Dapat Akses Khusus Fasilitas Kredit BTN
- Dokumentasi BTN.
VIVA – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) terus mendorong kerja sama dengan berbagai pihak untuk menggenjot bisnis perusahaan. Sinergi itu salah satunya dilakukan dengan perguruan tinggi yang kali ini Universitas Terbuka (UT).
Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengatakan, dengan kerja sama antara kedua pihak ini, maka seluruh karyawan tetap UT bisa mengakses secara cepat layanan BTN. Fasilitas perbankan ini juga bisa dinikmati karyawan UT yang non Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kami pastikan seluruh karyawan tetap UT dapat menikmati fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN, kredit ringan karyawan, hingga beragam kredit lainnya dengan skema mudah dan terjangkau,” jelas Haru usai menandatangani naskah PKS antara BTN dan UT di Jakarta, dikutip Kamis, 14 Juni 2021.
Baca juga: Pastikan Keamanan Siber Bisnis Perbankan, Bank Sinarmas Gandeng BSSN
Dalam kerja sama ini lanjut Haru, BTN menawarkan produk salah satunya program bundling payroll dan kredit bertajuk BTN Solusi. Program tersebut menawarkan solusi bagi UT untuk mengelola payroll karyawan sekaligus memberikan beragam manfaat yang dapat mendukung kebutuhan finansial instansi maupun karyawannya.
Menurut Haru, selain membuka peluang bagi para karyawan UT, lanjut dia, BTN juga akan memberikan fasilitas perbankan bagi para mahasiswa UT. Sehingga, segala kepentingan mereka bisa terakomodir.
“Kami memahami kebanyakan mahasiswa UT merupakan pekerja. Kami berupaya memberikan fasilitas perbankan yang dapat menunjang aktivitas mereka baik sebagai pekerja maupun mahasiswa,” jelas Haru.
Sebagai informasi, Saat ini ada sekitar 1.700 karyawan dan dosen yang berada di bawah naungan UT. Universitas yang dipimpin Ojat Drajat selaku Rektor tersebut beroperasi sejak 4 September 1984 dan memiliki 4 fakultas yang dilakukan secara terbuka serta jarak jauh.
Kawal Implementasi Kebijakan Hapus Utang UMKM, Menteri Maman: Mereka Punya Nyawa Lagi
Kebijakan ini dinilai menjadi napas baru bagi pengusaha UMKM yang sebelumnya masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
