Menko Luhut Resmikan Smelter Nikel HPAL dengan Investasi Rp14 Triliun
- Kemenko Marves
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meresmikan fasilitas operasi produksi High Pressure Acid Leaching (HPAL) atau smelter nikel HPAL di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, pada Rabu 23 Juni 2021.
Pengolahan bijih nikel HPAL berbasis teknologi hidrometalurgi ini disebut akan mendorong percepatan hilirisasi mineral menuju industrialisasi berbasis baterai dan pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Diprediksi pada 2030, masyarakat secara global mempunyai kesadaran untuk mengurangi emisi dan akan mendorong kenaikan permintaan kendaraan listrik yang nilainya dapat mencapai 31,1 juta unit.
Di Indonesia sendiri, berdasarkan keterangan resmi Kemenko Marves, pemerintah menargetkan dapat memproduksi 600 ribu unit kendaraan listrik roda empat dan 2,45 juta roda dua atau sekitar 3 juta. Peningkatan permintaan kendaraan listrik dapat menaikkan permintaan baterai, terutama jenis NCM (nickel-cobalt-mangan).
“Indonesia memiliki sumber daya dan cadangan nikel serta cobalt yang cukup, didukung oleh mineral lain seperti tembaga, alumunium, dan timah yang akan menjadi modal besar untuk bermain dalam industri kendaraan listrik,” terang Menko Luhut dalam siaran pers, Rabu 23 Juni 2021.
Baca juga: PPKM Mikro di DKI Diperpanjang, Simak Aturan 11 Sektor yang Diperketat
Dia melanjutkan bahwa teknologi pengolahan untuk bijih nikel bisa melalui jalur Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) atau pirometalurgi maupun HPAL (hidrometalurgi) seperti yang ada di Pulau Obi ini. Smelter HPAL ini akan banyak memanfaatkan bijih nikel dengan kadar yang lebih rendah (limonit), yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia.
Ini merupakan bagian dari optimasi atau peningkatan nilai tambah dari sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia. Proses HPAL dapat menghasilkan produk nikel kelas satu, yakni Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) dengan turunannya berupa nikel sulfat (NiSO4) dan cobalt sulfat (CoSO4) yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku baterai.
Produk-produk ini bernilai tambah lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang dihasilkan dari jalur RKEF.
“Untuk itu, kita perlu dukung dan terus didorong untuk terjadi peningkatan investasi agar ada penambahan line (jalur) produksi, sehingga kita mendapat sebesar-besarnya manfaat dari proses produksi ini,” jelasnya.
Nilai investasi smelter HPAL dari PT Halmahera Persada Legend (HPL) ini lebih dari satu miliar dolar AS (USD) atau sekitar Rp14,4 triliun (kurs Rp14.400). Diharapkan, ini akan dapat menjadi faktor pendorong dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan di daerah, seperti peningkatan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja lokal, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan Kesehatan.
Selain PT HPL, di Kawasan Industri Pulau Obi juga terdapat perusahaan smelter lainnya, yakni PT Megah Surya Pertiwi dan PT Halmahera Jaya Feronikel. Kedua perusahaan tersebut memproduksi feronikel menggunakan RKEF. Di samping perusahaan smelter, ada juga perusahaan pertambangan bijih nikel, yaitu PT Gane Permai Sentosa dan PT Trimegah Bangun Persada. Mengingat banyaknya industri yang beroperasi di Pulau Obi ini.
“Diharapkan kawasan ini menjadi pusat pengembangan dan pusat pertumbuhan wilayah di Pulau Obi khususnya dan di Halmahera, serta Maluku Utara secara umum,” ujar Menko Luhut.
Ia melanjutkan, salah satu bentuk dukungan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan industri smelter ini, yakni adalah dukungan kesiapan tenaga kerja. Untuk itu pembangunan politeknik di kawasan industri seperti ini menjadi penting.
Hal ini berguna agar dapat memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat lokal untuk menggali ilmu dan bekerja di industri smelter.
“Guna mendukung industri ini, kesiapan tenaga kerja menjadi penting. Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal menjadi perhatian. Untuk itu, diperlukan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja yang akan bekerja di industri smelter ini,” tambah Luhut.
Mengingat pentingnya kawasan industri smelter yang beroperasi di Pulau Obi, maka untuk menjaga kelangsungan operasi dan investasinya, perlu dukungan dari pemerintah. Untuk itu Kawasan industri ini merupakan Kawasan industri strategis dan perlu untuk ditetapkan sebagai objek vital nasional.
“Kita perlu jadikan kawasan industri Pulau Obi ini sebagai kawasan industri strategis, dan perlu untuk dijadikan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas),” kata Luhut.
Pada kesempatan itu, Menko Luhut hadir bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi/BKPM, Gubernur Maluku Utara, Bupati Halmahera Selatan, Kakorpolairud 2 Marv, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Dirjen Minerba, Dirjen Hubud dalam peresmian dimulainya operasi produksi fasilitas HPAL tahap satu oleh PT Halmahera Persada Lygend.
Pada peresmian ini, Menko Luhut menandatangani prasasti operasi pabrik dan pengapalan perdana Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) PT Halmahera Persada Lygend di Pulau Obi, Maluku Utara.
