Hak-hak Digantung Sejak 2016, Eks Karyawan Merpati Surati Jokowi

VIVA – Paguyuban Pilot Ex Merpati (PPEM) mengirimkan surat terbukan kepada Presiden Joko Widodo, terkait penyelesaian hak-hak para karyawan maskapai pertintis pelat merah tersebut yang ditutup sejak 2016 lalu. Hingga kini gaji dan pensiun mereka belum dibayarkan secara penuh.

Juru Bicara PPEM, Capt M Masykoer mengungkapkan, surat tersebut telah disampaikan ke presiden pertengahan bulan ini dan telah mendapatkan surat tanda terima dari sekretariat kepresidenan. Namun hingga saat ini belum direspons oleh Jokowi ataupun pembantunya di kabinet.

Masykoer dalam konferensi pers secara hybird yang dilakukan hari ini pun membacakan isi surat tersebut. PPEM menyampaikan ke Jokowi bahwa peran Merpati sejak berdiri bukanlah hanya sebagai maskapai tapi juga sebagai agen Pemerintah mewujudkan konektivitas antardaerah di seluruh Indonesia.

Baca juga: PPKM Kembali Batasi Gerak di Mal, Asosiasi Pengelola Minta Insentif

Dengan terwujudnya konektivitas tersebut, program pembangunan pemerintah pun dapat berjalan dengan baik. Khususnya daerah terpencil yang belum memiliki akses transportasi selain udara.

Karena itu, para karyawan Merpati memohon kepada Jokowi tidak melupakan sejarah tersebut. Sehingga dapat memastikan hak-hak yang harus diterima mereka bisa terpenuhi.

Sura itu ditandatangani oleh Ketua Paguyuban Pilot Ex. Merpati (PPEM) Capt Anthony Ajawaila dan diserahkan kepada Jokowi pada 17 Juni 2021. Dikutip VIVA, Rabu, 23 Juni 2021, berikut ini isi lengkap surat terbuka tersebut.

Kepada Yth.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Bapak Ir. Joko Widodo
Dengan Hormat

Sebelumnya ijinkan kami Para Ex. Pilot PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) yang tergabung
dalam Paguyuban Pilot Ex. Merpati (PPEM), yang juga mewakili kepentingan seluruh Ex.

Karyawan Merpati, pertama tama mengucapkan Puji Syukur kehadirat Tuhan YME serta mendoakan semoga Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo diberi kesehatan lahir dan batin serta selalu dalam bimbingan dan lindungan-Nya dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas Negara sehari hari.

Almarhum Bung Karno pernah berpesan “Jangan sekali kali melupakan sejarah”, begitupun dengan kisah Merpati yang berdiri pada tanggal 6 September 1962.

Merpati pernah memiliki peran yang sangat besar dan signifikan kepada negara ini terutama dalam menjalankan tugas sebagai agen pembangunan, membuka akses dari dan ke daerah yang terpencil dengan fasilitas yang sangat minim.

Merpati juga didaulat untuk selalu turut serta membantu mewujudkan “Wawasan Nusantara” di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan diberikan Tugas sebagai Jembatan Udara Nusantara.

Di antara kami pun Para Pilot serta Awak Pesawat yang lain banyak yang telah gugur dalam tugas bahkan ada yang sampai sekarang jasad maupun pesawatnya hilang seperti di daerah Papua dan Selat Molo disekitar Pulau Rinca Nusa Tenggara Timur.

Kalau pun saat ini dikarenakan sesuatu dan lain hal Merpati harus ditutup atau dilikuidasi oleh negara, kami seluruh ex Karyawan Merpati juga tidak memiliki daya dan kuasa untuk mencegahnya.

Hanya satu hal yang ingin kami mohon kepada Bapak Presiden, janganlah kami diperlakukan seperti kata pepatah “Habis manis, Sepah dibuang”,

Kami memohon dengan sangat, perhatian serta pertolongan Bapak Presiden untuk membantu dapat segera dibayarkannya hak pesangon kami yang sejak tahun 2016 belum tuntas diselesaikan oleh PT Merpati sebagai Perusahaan Milik Negara.

Begitupun hak Pensiun kami yang sampai saat ini tidak ada kepastian maupun kejelasan kapan akan diselesaikan dan dibayarkan secara tuntas sejak dikeluarkannya pengumuman bahwa Dana Pensiun Merpati Nusantara Airlines telah dibekukan dan dibubarkan oleh Direktur Utama Merpati pada 22 Januari 2015.

Semoga keputusan Pemerintah menutup PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero) selamanya sudah dipertimbangkan dengan baik serta matang, dan telah memperoleh masukan dari para ahli perhubungan serta aviasi,mengingat NKRI merupakan negara kepulauan, sehingga jalur udara terutama yang menghubungkan daerah terpencil yang belum terlayani moda transportasi lain sangatlah penting untuk dipertahankan keberadaannya.

Demikian Surat Terbuka ini kami sampaikan kepada Bapak Presiden ditengah penantian ketidakpastian penyelesaian hak-hak normatif kami (yaitu Hak Pesangon dan Hak Pensiun), kami sangat berharap semoga Bapak Presiden serta seluruh pihak berwenang yang membaca dan memperhatikan Surat Terbuka ini dapat membantu menyelesaikan masalah kami.

Atas perkenan serta perhatian Bapak Presiden kami haturkan terima kasih.

Jakarta, 17 Juni 2021
Hormat Kami
Ketua Paguyuban Pilot Ex. Merpati (PPEM)
Capt. Anthony Ajawaila

Halaman Selanjutnya

Kami memohon dengan sangat, perhatian serta pertolongan Bapak Presiden untuk membantu dapat segera dibayarkannya hak pesangon kami yang sejak tahun 2016 belum tuntas diselesaikan oleh PT Merpati sebagai Perusahaan Milik Negara.