BI Dorong Industri Lokal Makanan Halal Kuasai Pasar Tanah Air

Ilustrasi makanan/kuliner halal.
Sumber :
  • Freepik/rawpixel.com

VIVA – Bank Indonesia menjelaskan bahwa berdasarkan data IMF 2020, Indonesia memiliki produk domestik bruto (PDB) mencapai US$1,10 triliun atau lebih besar dibanding negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) lain seperti Arab Saudi dan Turki.

Beragam Inovasi dan Kolaborasi, Ajang IDEA Expo 2024 Panen Apresiasi

Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI, M. Anwar Bashori menjelaskan, besarnya PDB Indonesia harus dilihat sebagai kue besar ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di dunia.

Karenanya, dia pun menegaskan bahwa Indonesia harus punya strategi besar agar tidak hanya menjadi korban kapitalisasi pertumbuhan ekonomi syariah global, dengan hanya menjadi konsumen semata di industri syariah dunia.

Daftar Makanan yang Aman dan Berbahaya bagi Penderita Asam Urat

"Kalau dilihat, Thailand saja sudah punya visi dapur halal dunia. Kemudian Korea juga sudah punya visi destinasi wisata halal," kata Anwar dalam telekonferensi, Senin 21 Juni 2021.

Anwar memastikan, sebenarnya Indonesia bisa fokus menggarap potensi bisnis dari industri makanan halal semacam itu. Sebab, pangsa pasar Indonesia yang mencapai 13 persen dari industri makanan halal dunia, memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mengambil porsi yang lebih besar dalam ekosistem halal global.

Samator Indo Gas Bukukan Laba Bersih Rp 85,5 Miliar Kuartal III-2024

Baca juga: Sri Mulyani Ingatkan Dana Desa Bisa Dipakai untuk Vaksinasi dan Nakes

"Pangsa pasar ekspor makanan halal Indonesia mencapai 15-18 persen dari pangsa global. Kita sepakat halal food dikembangkan bukan hanya untuk ekspor, tapi kita bisa juga melakukan subtitusi kebutuhan market di domestik," ujarnya.

Oleh karena itu, Anwar pun menjelaskan bahwa salah satu strategi yang akan dilakukan guna memanfaatkan hal tersebut, adalah dengan melakukan penguatan pemberdayaan ekonomi syariah.

Maka, setidaknya ada tiga program kerja utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan para stakeholder terkait lainnya. Yakni dengan menguatkan halal value chain, penguatan kelembagaan, serta infrastruktur pendukung lainnya.

"Harus ada ekosistem pelaku ekonomi, bagaimana di pesantren, UMKM, disambungkan dengan asosiasi, disambungkan dengan korporasi. Jadi bagaimana mendorong global halal value chain ini bukan hanya dari produksi, tapi juga dari aspek marketing dan salah satunya harus dilakukan dengan end-to-end produk," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya