Kadin Tanggapi Isu PPN Sembako Hingga Ekspor Perikanan
VIVA – Imbas pandemi COVID-19 dirasakan oleh masyarakat dan hampir sebagian besar pelaku usaha Tanah Air. Namun demikian, sektor yang berbasis sumber daya alam seperti perikanan dan akuakultur dinilai sebagai sektor usaha yang masih bisa diandalkan menopang perekonomian. Hal itu juga seiring dengan isu rencana pengenaan PPN sembako untuk komoditas premium yang juga tak luput menjadi sorotan.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengingatkan agar sektor perikanan dan akuakultur bisa dikembangkan lebih jauh. Dia juga berharap agar pengenaan PPN sembako tidak akan terlalu berdampak kepada komoditas perikanan karena akan memiliki efek lanjutan yang cukup serius.
"Pada dasarnya kenaikan PPN ini akan menaikkan variable cost perusahaan, di bagian perbekalan kapal dan konsumsi karyawan, dan yang nanti akan berefek juga pada kenaikan biaya hidup karyawan, inflasi naik, UMP naik, semuanya naik," kata Yugi dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 19 Juni 2021.
Tidak hanya soal hal tersebut, Yugi menjelaskan bahwa efek lanjutan yang bisa dialami adalah terhadap nilai PNPB pascapanen di mana dikhawatirkan pula bahwa bahan baku yang dihasilkan tidak berdaya saing lagi.
Menurut Yugi, pengenaan PPN sembako untuk saat ini belum begitu tepat meski untuk komoditas yang premium sekalipun. Sebab hal itu dinilai akan mempengaruhi konsumsi dan iklim usaha komoditas. Seperti diketahui beberapa komoditas premium di sektor perikanan diantaranya seperti ikan salmon, lobster dan lain sebagainya.
Sementara itu lanjut dia, pihaknya juga berharap agar sektor perikanan dan akuakultur bisa dibangkitkan untuk menopang perekonomian, terutama untuk banyak daerah yang memiliki potensi.
"Kita sudah lihat data potensinya di pemerintah di litbang, kita harapkan agar tidak menjadi sekadar catatan di atas kertas saja, tetapi juga bisa direalisasikan. Terlebih lagi dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, masyarakat diharapkan bisa bertahan demikian juga pelaku usaha untuk dapat mempertahankan bisnisnya," ujar Yugi.
Selain perikanan tangkap atau konvensional, masyarakat juga bisa mengembangkan bisnis akuakultur seperti budidaya ikan tawar, keramba ikan laut, budi daya udang, lobster, kerang hingga rumput laut, dan sebagainya. Hal ini juga diyakininya bisa dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan baru, di tengah sempitnya lapangan pekerjaan khususnya di daerah-daerah.
"Kami harapkan masyarakat, UMKM yang ada bisa melirik dan menggali lagi potensi daerahnya, karena sebenarnya apa yang ada di alam itu bisa bernilai ekonomi dan memakmurkan," ujarnya.
Diketahui tidak sedikit daerah di Indonesia yang sukses dengan kinerja budidaya dan hulu-hilir industri perikanannya mulai dari Sulawesi Selatan yang menghasilkan ikan dari hampir seluruh kabupatennya, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Jawa Timur, Riau dan Kepulauan Riau atau tingkat Kabupaten seperti Cilacap (Jawa Tengah), Tegal (Jawa Tengah) dan Banyuwangi (Jawa Timur).
Harus Ada Kompensasi dari Kenaikan Pajak
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan naik dari 11 persen, yang berlaku pada 2022, menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
