Ahok Setop Kartu Kredit Pertamina, Arya: Bukan untuk Keperluan Pribadi

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga (kiri).
Sumber :
  • VIVA.co.id/ Eduward Ambarita

VIVA – Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka-bukaan soal fasilitas kartu kredit atau credit card yang dimiliki petinggi di Pertamina. Bahkan Ahok mengaku memiliki limit yang mencapai Rp30 miliar. Dia juga meminta untuk menghapus fasilitas tersebut.

Perkuat Branding hingga Program Disabilitas, PNM Raih Apresiasi

Menanggapi itu,  Kementerian BUMN pun  mengungkapkan fasilitas kartu kredit di beberapa BUMN ditujukan untuk keperluan perusahaan, bukan untuk keperluan pribadi.

"Saya sudah cek di beberapa BUMN, memang ada fasilitas kartu kredit tapi untuk keperluan perusahaan bukan untuk keperluan pribadi. Kalau untuk keperluan pribadi tidak boleh," tegas Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga dilansir Kamis, 17 Juni 2021.

Erick Thohir Mau Pangkas BUMN Karya Jadi 3, Ini Pembagian Tugasnya

Baca juga: RI Ajak Arab Saudi Investasi di Bank Syariah Indonesia

Arya melanjutkan, berdasarkan hasil pantauan di beberapa BUMN, pemakaian kartu kredit tersebut untuk keperluan perusahaan itu supaya tidak menggunakan uang tunai dan juga agar lebih dapat dikontrol serta transparan.

Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo, Erick Thohir Petakan Lahan-lahan BUMN

"Mereka juga mengatakan pemakaian kartu kredit untuk keperluan perusahaan supaya tidak memakai uang tunai dan lebih dapat dikontrol dan transparan. Itu dari hasil pantauan kami di beberapa perusahaan BUMN," katanya

Arya juga menambahkan bahwa berdasarkan hasil pantauan Kementerian BUMN tidak ada limit fasilitas kartu kredit BUMN yang sampai Rp30 miliar. Limit atas kartu kredit Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta, dan pemakaian tersebut hanya untuk kepentingan perusahaan.

"Saya juga sudah cek ke Pertamina, menurut mereka tidak ada kartu kredit yang limitnya mencapai Rp30 miliar baik untuk direksi dan komisaris," ujarnya.

Arya menyampaikan bahwa Kementerian BUMN mendukung semua efisiensi yang dilakukan oleh setiap BUMN apalagi kalau efisiensi tersebut berhubungan dengan capital expenditure (Capex) dan operating expense (Opex) yang memang mempengaruhi keuangan BUMN. (Ant)

Seminar 'Sinergi dan Optimalisasi Peran Stakeholders dalam Mempertahankan Whitelist Tokyo MoU' [dok. Humas PT BKI]

Reputasi Whitelist Harus Dijaga, PT BKI Ajak Terus Tingkatkan Kualitas Kapal Berbendera Indonesia

Lead Holding BUMN Jasa Survei IDSurvey yakni PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) alias PT BKI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas kapal berbendera Indonesia

img_title
VIVA.co.id
15 November 2024