Sepatu Bata Terbebas dari Gugatan Pailit, Bisnis Berjalan Normal

Toko sepatu Bata
Sumber :
  • bata.com.sg

VIVA – Direktur PT Sepatu Bata Tbk (BATA), Hatta Tutuko menegaskan, status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara bagi pihaknya telah dicabut oleh Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat. Pencabutan dilakukan sejak Kamis, 20 Mei 2021.

Incar Dana Segar Rp 4,71 Triliun dari IPO, MR DIY Pakai Buat Bayar Utang hingga Buka Toko Baru

"Bahwa terkait gugatan pailit tersebut PKPU sudah membatalkan, karena melihat posisi keuangan kita tidak dalam posisi yang perlu dipailitkan," kata Hatta dalam telekonferensi, Rabu 16 Juni 2021. 

Mengenai utang, Hatta pun membeberkan bahwa beban itu sifatnya untuk kepentingan bisnis. Pembiayaan tersebut dinilai wajar untuk bertahan di tengah Pandemi COVID-19 saat ini.

Perbankan Ditegaskan Perlu Aturan Turunan Akselerasi Hapus Tagih Utang Petani hingga Nelayan

"Dan itu normal, yang kemudian kita bayar untuk menjalankan bisnis," ujarnya.

Hatta menegaskan, pihaknya tidak melihat kekhawatiran dalam urusan utang itu, karena diyakini kondisi keuangan perseroan cukup sehat.

OJK Pastikan UMKM yang Utangnya Dihapus karena Masuk Kriteria PP 47/2024 Keluar dari Daftar Hitam SLIK

Baca juga: Kasus COVID Melonjak, Menaker: Keselamatan Pekerja Harus Diutamakan

Hal itu dibuktikan dari keputusan PKPU yang juga sudah membatalkan proses pailit tersebut. Karena melihat laporan keuangan BATA yang diklaimnya dalam posisi yang sehat dan tidak mengkhawatirkan.

"Apakah perlu financing? Tidak, sampai saat ini tidak ada financing yang sifatnya dari luar. Kita tetap bisnis seperti biasa, di mana ada keuntungan kita pakai untuk memperkuat posisi keuangan kita," ujarnya.

Diketahui, Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat telah mencabut status Penundaan Kewajiban PKPU. Sementara PT Sepatu Bata Tbk atau BATA, pada Kamis 20 Mei 2021.

Sebelumnya, gugatan kepada PT Sepatu Bata terdaftar Tbk itu terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor perkara 114/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar

Ketua OJK Minta Penghapusan Utang Macet Petani hingga Nelayan Segera Dijalankan

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar meminta penghapusan utang macet di masa lalu UMKM, petani, dan nelayan bisa  diimplementasikan secepatnya.

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024