COVID-19 Mengganas, Para Ketua Kadin Daerah Usul Munas Ditunda
- istimewa
VIVA – Menyusul meningkatnya kasus COVID-19, pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia VIII diusulkan sebaiknya ditunda. Tidak perlu memaksa digelar 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Demikian dikemukakan para Ketua Kadin Provinsi, seperti Kukrit Suryo Wicaksono (Ketua Kadin Jawa Tengah), Adik Dwi Putranto (Ketua Kadin Jawa Timur), Ivan Batubara (Ketua Kadin Sumatera Utara) dan Wawan Harmawan (Wakil Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta).
Menurut mereka, ini sebagai antisipasi agar Munas Kadin, dengan agenda utama pemilihan ketua umum periode 2021-2026 itu, bisa berjalan baik dan terhindar dari bahaya Munas itu menjadi klaster baru COVID-19.
Tempat dan waktu Munas Kadin diketahui memang menjadi sorotan, akibat yang semula di Bali pada 2-4 Juni 2021 kemudian pindah dan mundur ke Kendari pada 30 Juni 2021.
Perpindahan itu juga dinilai janggal, sebab Kendari minim fasilitas. Tempat Munas mesti di daerah yang rendah kasus COVID-nya dan memadai dalam infrastruktur, mulai hotel, gedung tempat acara, transportasi, juga sarana wisata. Daerah ditegaskan harus bisa melayani peserta dan juga para pelancong.
Baca juga: Dahlan Iskan: Untung Dokumen Pajak Sembako Bocor
Daerah sebagai tuan rumah Munas, memang dituntut secara profesional dan bisa independen, netral tidak memihak. Itu, karena Kadin adalah organisasi para pengusaha profesional, yang memiliki integritas dan indepedensi tinggi. Karena itu dinilai tak layak, Munas berlangsung di daerah yang Kadinda Kadin-nya, yang sudah berpihak ke salah satu calon ketua umum.
Daerah penyelenggara pun mesti bisa menjamin, acara Munas bermartabat. Sementara Kendari punya catatan buruk. Misalkan, ambil umpama saat Kadin Sulawesi Tenggara menggelar Musyawarah Provinsi di Kendari untuk pemilihan Ketua.
Acara itu berlangsung ricuh dan panas, nyaris terjadi adu pukul. Saat Kongres PAN ke V, 11 Februari 2020 di Kendari juga rusuh. Peserta adu pukul, dan saling lempar kursi. Kejadian serupa juga terjadi saat Musyawarah Daerah KNPI, 30 Mei 2021 di Kendari.
"Kalau saya berpendapat lebih baik ditunda, bukan semata soal tempatnya. Tapi lebih pada faktor kesehatan. Saat ini kasus COVID-19 nasional sudah menembus lebih dari 8.000 orang per hari, dan secara keseluruhan hampir menembus 2 juta orang. Ini sangat menakutkan. Tidak baik Munas Kadin diselenggarakan saat ini," kata Kukrit.
Diingatkan oleh Kukrit, Munas Kadin sekurangnya akan dihadiri 400 orang, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
"Saya ragu Munas Kadin akan mendapat izin. Sebab jumlah peserta berpotensi untuk membuat kerumunan. Ini dilarang pemerintah. Sangat berbahaya bagi para peserta," ucap Kukrit mengingatkan.
Senada dengan itu, Ketua Kadin Sumatera Utara, Ivan Batubara menegaskan kasus COVID-19 meningkat di mana-mana. Jangan sampai peserta yang datang dari berbagai wilayah membawa masalah baru di Kendari. Itu tidak sejalan dengan imbauan Pemerintah.
"Sebaiknya dicari waktu dan tempat yang pas, karena saat ini COVID semakin mengganas. Kita harus patuhi anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Jangan sampai kita datang ke Kendari justru membawa masalah bagi masyarakat setempat," tegas Ivan, yang mengingatkan tempat penyelenggara munas mesti netral.
Di tempat terpisah, Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto juga berpendapat, alangkah baiknya Munas Kadin di Kendari ditunda. Selain kasus COVID-19 yang melonjak, fasilitas di Kendari juga terbatas.
"Saya juga mendapat info, rumah sakit di Kendari terus bertambah penderita COVID-nya. Begitu juga di wilayah Indonesia lainnya. Saran saya Munas Kadin ditunda dan juga dipindahkan dari Kendari," ujar Adik Dwi Putranto.
Ditambahkan oleh Adik, bahwa ini bukan persoalan dukung mendukung atau menomorduakan Kendari. “Bukan itu. Bali sebenarnya sudah tepat, dunia usaha harus mendukung bangkitnya pariwisata dan perekonomian Bali yang terpuruk. Jangan lupa, Bali itu etalasenya UMKM dari berbagai wilayah di Indonesia," katanya.
PPN Naik Jadi 12 Persen Bakal Berdampak ke Dunia Usaha, Ketum Kadin Anindya Bakrie: Kalau Bisa Ditunda
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie merespons terkait rencana diundurnya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen pada 2025.
