Menaker Minta Dukungan ILO Atasi Dampak Pandemi di Sektor Tenaga Kerja
- Dokumentasi Kemnaker.
VIVA – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) untuk mendukung berbagai upaya Pemerintah Indonesia dan stakeholders terkait penanganan segala masalah di sektor ketenagakerjaan. Khususnya dampak dari Pandemi COVID-19.
Hal itu disampaikan Ida dalam Forum Konferensi Perburuhan Internasional secara daring yang digelar awal pekan ini. Menurutnya, dukungan ILO bisa memaksimalkan langkah yang di ambil Pemerintah guna menyelesaikan masalah di sektor tersebut.
"Selama ini Pemerintah telah bekerja sama dengan Pekerja dan pengusaha dalam menangani dampak pandemi. Namun, dukungan signifikan dari ILO tetap dibutuhkan untuk mendukung apa yang kami lakukan dalam menangani dampak pandemi ini," ujar Ida dikutip Kamis, 10 Juni 2021.
Dia menjelaskan, dalam upaya membangun dunia kerja terdampak COVID-19, Pemerintah Indonesia telah menerapkan delapan kebijakan utama. Mulai dari stimulus ekonomi untuk bisnis hingga program tunjangan bagi pekerja yang diberhentikan. Program ini dilakukan untuk memfasilitasi 56 juta pekerja formal hingga jaring pengaman sosial bagi lebih dari 70 juta pekerja informal.
Baca juga: PT PP Presisi Bagi-bagi Dividen Rp11,7 Miliar
Selain itu, Indonesia telah merevitalisasi UU Ketenagakerjaan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan domestik.
Menurutnya, dari berbagai kebijakan yang telah dilakukan Pemerintah, ada tiga pilar penting untuk menavigasi masa depan kerja global. Pertama, investasi di bidang utama pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.
Ia menekankan, konsep pembelajaran seumur hidup harus menjadi bagian integral dari masyarakat dan investasi swasta untuk mengurangi kesenjangan keterampilan. Apalagi, keterampilan menjadi hal wajib dalam menghadapi dunia ketenagakerjaan yang semakin dinamis dan fleksibel.
"Dalam upaya mengurangi kesenjangan keterampilan, Pemerintah Indonesia telah melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam merevitalisasi pusat pelatihan pekerja dan mempersiapkan kemampuan kerja para pekerja yang memenuhi kebutuhan industri," ungkapnya.
Selain mengurangi kesenjangan keterampilan, investasi lain yang penting ialah memperkuat pembangunan ekonomi pedesaan melalui penyediaan dana desa.
“Kami juga telah mengembangkan Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi dan standar hidup bagi mantan para pekerja migran dan keluarganya,” tambahnya.
Pilar kedua adalah dialog sosial yang inovatif tentang isu-isu yang lebih luas di dunia kerja. Ida mengatakan, Indonesia terus memperkuat institusi atau lembaga kerja sama stakeholder ketenagakerjaan. Seperti, memperkuat dialog sosial melalui Badan Kerja Sama Tripartit, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Namun demikian, situasi nasional masing-masing negara sangat berpengaruh terhadap pola dialog sosial yang dibangun antar stakehokder.
"Karena itu, pendekatan yang harus dilakukan tidak boleh diseragamkan atau satu ukuran untuk semua dalam pengorganisasian dialog sosial, melainkan harus berdasarkan keadaan nasional masing-masing," katanya.
Sementara itu yang ketiga, menciptakan kerja sama multilateral antar negara untuk mempromosikan agenda yang berpusat pada manusia di tingkat internasional. Karena itu, Indonesia menyambut baik draft dokumen hasil Konferensi Panggilan global untuk bertindak untuk pemulihan yang berpusat pada manusia dari krisis COVID-19 yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh yang diilhami dan dipandu oleh Deklarasi Seabad ILO.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi, mengungkapkan capaian positif yang telah dilakukan tripartit Nasional. Skema itu dinilai sangat berperan dalam penyusunan tanggapan Indonesia terhadap beberapa kuesioner ILO dalam observation dan direct request ILO, melalui mekanisme dialog sosial yang efektif dan produktif.
“Atas kerja sama dan kekompakan dari tripartit Indonesia ini, sehingga Indonesia tidak masuk dalam preliminary list 19 negara yang masuk dalam pembahasan di Komite Aplikasi Standar ILO di ILC tahun ini. Ini capaian positif tripartit Indonesia,” kata Anwar.
