Lulus Test OJK, Haru-Nixon Resmi Jadi Dirut dan Wadirut BTN
- Dokumentasi BTN.
VIVA – Haru Koesmahargyo dan Nixon LP Napitupulu telah menjalani uji kemampuan dan kepatutan atau fit and proper test dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Uji kompetensi itu dibutuhkan untuk memastikan keduannya memiliki kulaifikasi yang tepat untuk jadi petinggi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).
Setelah menjalani persyaratan tersebut, mereka berdua pun dinyatakan lulus dan resmi menjadi menjadi Direktur Utama (Dirut) dan Wakil Direktur Utama (Wadirut) BTN.
Corporate Secretary Bank BTN Ari Kurniaman mengungkapkan, Haru dinyatakan lulus fit and proper test OJK, melalui Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 47/KDK.03/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr Haru Koesmahargyo Selaku Direktur Utama Bank BTN.
Sementara itu, Nixon juga dinyatakan lulus fit and proper test OJK, melalui Salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 48/KDK.03/2021 tanggal 19 Mei 2021 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr Nixon LP Napitupulu Selaku Wakil Direktur Utama Bank BTN.
Ari menjelaskan, dengan ketetapan ini, OJK telah menyetujui hasil fit and proper test Haru Koesmahargyo dan Nixon LP Napitupulu sebagai pengurus Bank BTN terhitung sejak tanggal 19 Mei 2021.
Baca juga: Summarecon Bangun Pusat Fesyen Mewah di Karawang, Selesai 2022
“Beliau berdua sudah lulus fit and proper test. Bapak Haru Koesmahargyo sebagai direktur utama dan Bapak Nixon LP Napitupulu sebagai wakil direktur utama,” tegas Ari di Jakarta, dikutip dari keterangannya, Kamis, 3 Juni 2021.
Ari mengungkapkan, dengan hasil BTN optimistis dalam melangkah dan mencapai kinerja tahun 2021. Dengan, arahan kedua pimpinan definitif tersebut.
“Kami yakin dengan tim direksi saat ini bisa mewujudkan BTN menjadi The Best Mortgage Bank in South East Asia di 2025,” tutup Ari.
Pimpinan KPK Baru Sudah Terpilih, Alex Marwata: Tak Akan Banyak Bawa Perubahan Memberantas Korupsi
Komisi III DPR RI, telah memilih lima orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, periode 2024-2029. Bagaimana pemberantasan korupsi ke depan di bawah pimpinan KPK baru?
