Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Kenaikan Tarif PPN
- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA – Pemerintah akan segera membahas revisi atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu yang akan diubah adalah tarif Pajak Pendapatan Nilai (PPN) yang ini dibebankan pada konsumen saat ini
Akan ada skema pajak barang dan jasa (Goods and Services Tax/GST). Instrumen ini disebut akan membuat Pemerintah lebih fleksibel dalam mengatur sektor manufaktur serta perdagangan barang atau jasa.
Baca juga: NPI Kuartal I 2021 Surplus, Transaksi Berjalan RI Kembali Defisit
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun buka-bukaan alasan terkait revisi UU KUP tersebut. menurutnya hal ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang meliputi dua aspek perbaikan, yaritu aspek administratif dan kebijakan.
"Reformasi administrasi meliputi penguatan institusi dan sumber daya manusia, integrasi sistem informasi dan basis data perpajakan, simplifikasi administrasi, penajaman fungsi pengawasan untuk ekstensifikasi-intensifikasi perpajakan, serta penegakan hukum yang berkeadilan," ungkap Sri di jakarta, dikutip Jumat, 21 Mei 2021.
Sementara itu, kenaikan PPN hingga adanya GST nantinya masuk ke ranah reformasi kebijakan. Sehingga diharapakan instrumen pajak sebagai andalan penerimaan negara bisa bekerja dengan maksimal.
"Reformasi kebijakan diarahkan untuk perluasan basis pemajakan dan mencari sumber baru penerimaan. Hal ini dilakukan antara lain dengan penyempurnaan pemungutan PPN dan mengurangi regresivitas-nya," ujar Sri.
Selain dua instrumen pajak itu, nantinya dimungkinkan ada revisi pengenaan pajak penghasilan khususnya bagi orang pribadi. Kemudian, memaksimalkan potensi pengenalan jenis pungutan baru.
"Khususnya terkait pemajakan eksternalitas terhadap lingkungan," ungkapnya.
Menko Airlangga: Penundaan Penerapan PPN 12% Dibahas
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut langkah penundaan pemberlakuan Pajak Penundaan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada awal 2025, belum di
