Realisasi Penyaluran PEN Sebelum Lebaran Baru 24 Persen dari Pagu
- Dokumentasi Kemenko Ekonomi.
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan, realisasi penggunaan anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 mencapai 24 persen dari pagu per 11 Mei 2021.
Dia mengatakan, sebelum terselenggaranya Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah atau 2021 Masehi, anggaran PEN sudah direalisasikan sebesar Rp172,35 triliun oleh pemerintah dari pagu tahun ini yang mencapai Rp699,43 triliun. Â
"Bahwa realisasi dana PEN sudah direalisasi sampai 11 Mei Rp172,35 triliun atau 24 persen dari pagu," kata dia secara virtual, Senin, 17 Mei 2021.
Airlangga merincikan, dari sektor kesehatan terealisasi sebesar Rp24,9 triliun atau mencapai 14,2 persen dari pagu tahun ini sebesar Rp175,22 triliun. Sementara itu perlindungan sosial Rp56,79 triliun atau 37,8 persen dari pagu Rp150,28 triliun.
Untuk realisasi sektor program prioritas, Airlangga mengatakan hingga 11 Mei 2021 telah terealisasi Rp21,8 triliun atau 17,6 persen dari pagu Rp123,67 triliun. Sementara itu insentif usaha Rp26,83 triliun atau 47,3 persen dari pagu Rp56,72 triliun.
Adapun dari sektor dukungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan korporasi telah terealisasi sebesar Rp42,03 triliun. Angka ini sebesar 21,7 persennya dari total pagu anggaran sektor tersebut tahun ini sebesar Rp193,53 triliun.
"Dukungan UMKM sudah Rp42,03 triliun, dan insentif usaha 47 persen, perlindungan sosial PKH 48 persen, BST 98,39 persen, BLT Desa 17 persen," paparnya.
Airlangga mengungkapkan, secara umum perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini masih sangat terkendali. Tergambar dari kasus aktif nasional yang minus 7.595 dalam satu minggu terakhir.
"Sehingga kasus aktif berada dalam kisaran 90.800. Beberapa indikator juga ada perbaikan di tingkat bed occupancy rate," tutur Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan PEN ini.
Â
Kemendagri: Perlu Kajian Soal Penghematan Anggaran Pilkada Dipilih DPRD
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni mengatakan Kementerian Dalam Negeri belum menghitung secara pasti penghematan an
