Setifikasi Kapal di Indonesia, PR BKT Petahankan White List Tokyo MoU
- Dokumentasi Ditjen Perhubungan laut.
VIVA – PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) kembali diberikan kewenangan dalam melaksanakan survei dan sertifikasi statutoria terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia. Kewenangan itu berasal dari Kementerian Perhubungan yang selama ini telah dilaksanakan sejak tahun 2017 hingga saat ini.
Penandatanganan perjanjian kerja Sama tentang pedelegasian itu dilakukan antara Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo dengan Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia Rudiyanto di Kantor Kemenhub, Jakarta, hari ini.
Agus mengungkapkan, dengan pendelegasian statutory ini, PT BKI memiliki kewenangan untuk melakukan survei dan audit pada aspek keselamatan kapal. Serta menerbitkan sertifikat statutoria kepada kapal-kapal berbendera Indonesia khususnya yang melakukan pelayaran internasional.
Baca juga: Kadinda Sulbar Dukung Anindya Jadi Ketum untuk Kadin yang Lebih Baik
"Sertifikasi inilah yang menjadi tanda bahwa kapal tersebut telah memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan," kata agus di Jakarta, dikutip dari keterangannya, Senin, 10 Mei 2021.
Menurut Agus, pemenuhan standar keselamatan dan kepatuhan kapal-kapal berbendera Indonesia terhadap konvensi internasional tersebut berhasil membawa Indonesia masuk ke dalam kriteria White List dalam Tokyo MoU pada tahun 2021. Di mana tahun sebelumnya Indonesia berada pada posisi Grey List.
Dengan capaian itu, MoU tersebut akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap standar keselamatan yang berlaku baik terhadap kapal yang berlayar di perairan Indonesia maupun internasional.
"Namun tantangan ke depan adalah bagaimana mempertahankan status agar di tahun-tahun mendatang Indonesia masih bertahan di kriteria White List ini, sebagaimana negara-negara White List lain, seperti Swedia, Chili, Swiss, Amerika Serikat, Italia dan Bangladesh," paparnya.
Sementara itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan Capt Hermanta menyatakan, bahwa pencapaian ini merupakan hasil sinergi yang baik antara pihak terkait. Khususnya Ditjen Perhubungan Laut, PT BKI, perusahaan pelayaran, crew kapal dan pihak-pihak terkait lainnya.
"BKI dalam hal ini bertindak sebagai Recognized Organization (RO) mampu menjalankan fungsi pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi serta menjamin pemenuhan persyaratan konvensi Internasional oleh kapal-kapal berbendera Indonesia baik yang berlayar secara internasional maupun domestik," jelasnya.
Dengan pencapaian White List ini, pihaknya berharap akan semakin memacu kinerja jajaran Direktorat Perkapalan dan Kepelautan dalam melaksanakan fungsi kelaiklautan kapal bendera Indonesia. Bersama dengan BKI baik di pelayaran internasional maupun domestik.
Sebagai informasi, perjanjian kerja sama ini dahului dengan melakukan assessment terhadap kemampuan BKI. Pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 dilakukan pertama kali Penandatangan Perjanjian Kerja sama tersebut. Selanjutnya Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang melalui proses oversight setiap tahunnya.
