Porang RI Laris Manis di Dunia, Khofifah Larang Ekspor Bibit
- VIVA/ Nur Faishal.
VIVA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, umbi porang asal Jawa Timur kini menjadi primadona banyak negara. Umbi porang atau katak porang banyak untuk keperluan makanan hingga bahan-bahan kosmetik.
Khofifah mengatakan, di Jawa Timur saat ini tren menanam porang di tengah masyarakat sedang tinggi. Kini mereka sedang menyusun Peraturan Kepala Daerah untuk melarang izin ekspor bibit porang.
Sebab selain untuk kosmetik, bibit porang dapat mengurangi kebutuhan impor gandum dengan dijadikan tepung porang. Bahkan, bisa dijadikan bahan pembuatan kue hingga bakso.
Baca juga: Hadiri Panen di Malang, Jokowi Tegaskan RI Tak Perlu Impor Beras
"Kami menyiapkan regulasi atas permintaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) petani porang supaya katak itu dilarang ekspor. Karena tren untuk menanam porang itu tinggi. Mereka butuh bibit itu," kata Khofifah, dikutip Jumat, 30 April 2021.
Khofifah mengatakan, draft Peraturan Kepala Daerah tinggal menunggu persetujuan. Draft itu sudah disetorkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI). Begitu disetujui, aturan itu langsung dijalankan.
"Ini Perkadanya sudah kita ajukan ke Kemdagri. Kita menunggu verifikasi Mendagri. Kalau turun ya sudah kita hentikan ekspor porang," ujar Khofifah.
Khofifah mengungkapkan, untuk menunjang petani porang mereka juga menyediakan kredit usaha rakyat (KUR) nilainya sangat tinggi dan belum terserap. Data yang dimiliki Pemprov Jatim ada 22 Kabupaten di Jawa Timur yang potensial untuk pengembangan bibit porang termasuk di Kabupaten Malang.
"Ini KUR-nya besar sekali tidak terserap KUR-nya. Sekarang ada 22 kabupaten yang sudah memanfaatkan KUR. Jadi Malang ini sebenarnya peluangnya besar karena KUR yang besar itu, satu untuk porang, dua untuk alpukat pameling," tutur Khofifah
Terus Dorong Pelaku UMKM Naik Kelas, BRI Telah Salurkan KUR Rp158,6 Triliun
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp158,60 triliun kepada 3,4 juta debitur hingga akhir Oktober 2024.
