Begini Cara Bahlil Kejar Target Investasi Rp900 Triliun dari Jokowi

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah strategi yang akan diambilnya untuk mengejar target investasi 2021 sebesar Rp900 triliun yang diminta oleh Presiden Jokowi.

Bulan Ini Indonesia Kirim Bahan Penting Buat Baterai Mobil Listrik Elon Musk

Menurut dia, saat ini pihaknya terus mendorong masuknya investasi mangkrak yang telah tercatat, yaitu sebesar Rp708 triliun. Dan sekarang ini investasi tersebut telah dieksekusi sebesar Rp517 triliun.

"Yang pertama, realisasi investasi yang dulunya kami masukkan ke investasi mangkrak sekitar Rp708 triliun sekarang sudah bisa dieksekusi Rp517 triliun, sedikit lagi selesai,” ujar Bahlil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat di Jakarta, Kamis 29 April 2021. 

Bela Jokowi, Rampai Nusantara Tak Sependapat Dengan Hasto Soal Kriminalisasi Terhadap Anies

Kemudian, Bahlil mengatakan di antara Rp517 triliun investasi tersebut sebagian sudah melakukan konstruksi dan sebagian lainnya memulai proses persiapan.

Sedangkan, untuk mengejar target investasi Rp5.000 triliun pada 2024, Bahlil akan mengacu pada transformasi ekonomi. Di mana, pihaknya akan berfokus pada nilai tambah yang berorientasi pada hilirisasi dengan merumuskan lima poin.

Bahlil Benarkan RI Impor Nikel di Tengah Upaya Hilirisasi RI, Begini Penjelasannya

“Yang pertama adalah investasi di sektor kesehatan, kita tahu hampir semua alat kesehatan dan bahan baku obat kita impor,” sebut Bahlil.

Sedangkan sektor kedua adalah otomotif, lalu investasi sektor pertambangan, infrastruktur dan investasi energy baru terbarukan.

Lebih lanjut Bahlil mengatakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada investor baik dari dalam dan luar negeri, pemerintah meningkatkan percepatan perizinan.

“Komitmen BKPM, izin jangan kita perlambat karena menahan izin sama dengan menahan lapangan pekerjaan, sama dengan menahan potensi pendapatan negara karena 76 persen pendapatan negara itu bersumber dari pajak negara,” ungkapnya.

Selain itu, menahan izin usaha sama dengan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan menahan tumbuhnya tingkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB). Presiden Jokowi menargetkan pada 2024 EODB Indonesia berada pada urutan 40 dari yang sekarang berada pada urutan 73.

“Ini adalah pekerjaan berat bagi kami karena itu ayo kita sama-sama membangun optimisme yang penting di era yang penuh ketidakpastian ini. BKPM selalu siap untuk menjalankan dan melayani masyarakat dalam rangka mendorong investasi,” ujar Bahlil. (ant)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya