Wamen BUMN Target Restrukturisasi Polis Jiwasraya Selesai Mei 2021
- FOTO ANTARA/Galih Pradipta
VIVA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan perkembangan terbaru hasil proses restrukturisasi polis-polis PT Asuransi Jiwasraya. Hingga 26 April 2021, proses restrukturisasi tersebut bisa dibilang hampir selesai.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, hingga periode tersebut, tercatat bahwa sebagian besar pemegang polis telah menyetujui program restrukturisasi. Mereka terbagi dalam tiga jenis kelompok pemegang polis.
"Dan dikatakan pada 26 April 2021 lalu alhamdulillah sebagian besar para pemegang polis menyetujui program restru," kata dia di acara IFG Progress, Rabu, 28 April 2021.
Pria yang akrab disapa Tiko ini menjabarkan, untuk jumlah polis korporasi tercatat sebanyak 2.143 yang menyetujui. Dari jumlah itu, yang telah direstrukturisasi sebanyak 82,8 persennya atau mencapai 1.774 polis.
Adapun untuk jumlah polis ritel yang setuju untuk direstrukturisasi mencapai 179.253. Dari situ, yang telah direstrukturisasi sebanyak 75,3 persen atau sebanyak 134.972 polis, termasuk polis yang masih dalam proses data entry.
Sementara itu, untuk jumlah pemegang polis bancassurance atau yang memegang produk saving plan sebanyak 17.459. Dari jumlah tersebut yang direstrukturisasi sebanyak 92,9 persennya atau mencapai 16.223 termasuk yang masih dalam proses administrasi.
"Secara keseluruhan dapat kami saksikan bahwa restrukturisasi polis asuransi Jiwasraya berjalan lancar dan ditargetkan selesai akhir Mei 2021 atau 31 Mei," kata Tiko.
Setelah proses restrukturisasi diselesaikan, Tiko menjelaskan, skenario yang akan dilakukan adalah polis-polis tersebut akan dialihkan atau ditransfer ke Indonesia Financial Group (IFG) Life untuk dilanjutkan pelayanan, pertanggungan dan pembayaran manfaatnya.
"Para pemegang polis yang setuju pada proses restrukturisasi maka polis akan dialihkan ke IFG Life yang meneruskan pelaksanaan polis itu," tuturnya.
DPR Bakal Panggil Sejumlah BUMN karena Sering Konflik Tanah sama Rakyat
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya bakal minta izin ke pimpinan dewan untuk memanggil beberapa BUMN, dalam rangka menuntaskan konflik tanah
