Defisit Keseimbangan Primer APBN Melonjak Jadi Rp65,8 Triliun

Gedung Kementerian Keuangan.
Sumber :
  • Arrijal Rachman/VIVAnews.com

VIVA – Kementerian Keuangan mengumumkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Maret 2021 telah defisit sebesar Rp144 triliun dari target defisti tahun ini sebesar Rp1.006,4 triliun. Seiring dengan itu, keseimbangan primer juga masih defisit.

PPN Naik Jadi 12 Persen, Ketua Aprindo Minta Sri Mulyani Tinjau Ulang

Hingga akhir bulan itu, keseimbangan primer mengalami defisit sebesar Rp65,8 triliun dari target tahun ini yang sebesar Rp633,1 triliun. Defisit keseimbangan primer ini melonjak hingga mencapai 2.933,7 persen dari realisasi Maret 2020 sebesar Rp2,2 triliun.

Sebagai informasi, keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Keseimbangan primer negatif atau defisit jika pendapatan negara lebih kecil dari belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

Kemenkeu Bakal Tambah Direktorat Baru Buat Gali Potensi PNBP

Sementara itu, jika sebaliknya, total pendapatan negara lebih besar daripada belanja negara di luar pembayaran bunga utang maka keseimbangan primer akan positif. Artinya masih tersedia dana yang cukup untuk membayar bunga utang.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, kondisi defisit yang terus terjadi ini tidak terlepas dari upaya pemerintah memulihkan perekonomian nasional dari dampak pandemi COVID-19, salah satunya menggunakan instrumen belanja negara.

Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas, Wamenkeu: Realisasi Belanja Kemenkeu Tak Akan Capai 100 Persen

"Konteksnya Maret tahun lalu sudah mulai ada COVID-19 namun Januari-Februari masih relatively kita bekerja seperti biasa namun Maret sudah mulai ada penetapan pandemi," kata dia saat konferensi pers, Kamis, 22 April 2021.

Baca juga: Honor Komisaris Astra 2021 Ditetapkan Rp1,6 Miliar per Bulan

Pendapatan negara, hingga Maret 2021 tercatat Rp378,8 triliun atau tumbuh 0,6 persen dari realisasi bulan yang sama tahun lalu sebesar Rp376,4 triliun. Penerimaan ini ditopang oleh penerimaan bea dan cukai yang masih tumbuh 62,7 persen.

"Penerimaan pajak masih 5,6 persen lebih rendah dari tahun lalu, namun kepabeanan dan cukai ada peningkatan 62,7 persen. Sudah terkumpul Rp62,3 triliun dibanding tahun lalu yang 2020 itu Rp18,6 triliun," paparnya.

Adapun belanja negara telah terealisasi Rp523 triliun hingga 31 Maret 2021. Realisasi ini tumbuh hingga 15,6 persen dari catatan pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp452,4 triliun. Ditopang oleh belanja pemerintah pusat.

"Keseimbangan primer kita bisa dilihat, defisitnya adalah 0,82 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto) dan kalau dibandingkan bulan lalu sekitar 0,6 persen lebih dari PDB. Jadi ini semua dalam koridor yang bisa kita kontrol dan akan kita akan pantau terus," ucap dia.

Dengan catatan ini, Suahasil menekankan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp178,8 triliun, lebih tinggi dari realisasi periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp8,5 triliun. Artinya menurut dia kecukupan kas pemerintah sangat aman.

"Yang menunjukkan lebih rendah dibandingkan bulan lalu, kalau teman-teman mau liat APBN bulan ini lebih rendah. Namun, ini kecukupan kas pemerintah sangat-sangat aman. Demikian postur APBN," tegas Suahasil.

Tembakau kering yang dilinting untuk menjadi rokok di pabrik.

Bahas Aturan Kemasan Rokok Tanpa Merek, Kemenkes Janji Rangkul Seluruh Stakeholder

Kementerian Kesehatan mengaku akan melibatkan seluruh pihak dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes).

img_title
VIVA.co.id
25 November 2024