Sri Mulyani Sebut Telah Jalankan Nilai Islam di Balik Program PEN
- Dokumentasi kementerian keuangan.
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kebijakan pemerintah dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah menganut prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam. Salah satunya adalah aspek keadilan.
Melalui program tersebut pemerintah telah menciptakan dukungan yang berkeadilan untuk membantu masyarakat pulih dari dampak pandemi COVID-19 dan menuju perbaikan ekonomi yang berbasiskan prinsip Islam.
"Dengan landasan berpikir dan dengan pendekatan di mana aspek keadilan menjadi penting maka kita telah menjalankan nilai-nilai keislaman dibalik kebijakan PEN," kata dia dalam diskusi virtual, Rabu, 21 April 2021.
Untuk membangkitkan perekonomian dari pandemi COVID-19, Sri menekankan, desain prinsip Islam dalam Program PEN akan terus dilanjutkan untuk memperkuat pondasi perekonomian Indonesia yang akan lebih berkelanjutan dan inklusif.
"Sebetulnya bisa diterapkan di dalam berbagai pekerjaan, kebijakan dan sikap kita yang memberikan suatu penjabaran esensi dari nilai-nilai Islam yaitu kejujuran dan keadilan. Ini yang kita coba bangun dalam perekonomian Indonesia yang inklusif," paparnya.
Adapun kebijakan-kebijakan ekonomi yang dipastikannya bisa untuk terus diimplementasikan dengan nilai-nilai Islam adalah beasiswa dari pemerintah yang termuat dalam anggaran pendidikan 2021 sebesar Rp550 triliun.
"Pemerintah memberi dukungan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu dengan beasiswa yaitu berbagai beasiswa dari mulai mereka di tingkat SD, SMP, SMA bahkan di perguruan tinggi dengan Kartu Indonesia Pintar," ungkap Sri.
Selain itu, dia menekankan, pemerintah sejak awal tahun lalu juga telah meluncurkan program untuk membantu pekerja di Indonesia semakin baik kualitasnya melalui program Kartu Prakerja. Program ini ditegaskannya sangat mengandung nilai keislaman.
"Pemerintah juga beri dukungan mereka yang kehilangan pekerjaan dalam bentuk program kartu prakerja itu aspek dimensi keadilan yang tadi menggambarkan nilai-nilai keislaman," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.
Di sisi lain, juga ada kebijakan BPJS Kesehatan untuk membantu masyarakat miskin bisa mendapatkan akses kesehatan yang optimal. Melalui program ini, prinsip keadilan ditegaskannya tegak berdiri karena pemerintah membantu iuran masyarakat miskin.
"Yang tidak mampu maka iuran jaminan kesehatan dibayarkan pemerintah, itu menggambarkan aspek Islam, keadilan, di mana masyarakat tidak mampu dibantu dan bahkan berbagai pelayanan dasar secara drastis bagi yang mampu mereka bayar pajak," ucap dia.
10 Capim KPK Bakal Jalani Uji Kelayakan, DPR: Kita Tinggal Minta Juga Masukan dari Masyarakat
10 capim dan calon Dewas KPK akan jalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR pada 18 hingga 21 November 2024.
