Genjot UMKM Go Digital, Luhut: 2024 Kontribusinya 65% Terhadap PDB
- Kemenko Marves
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dukungannya kepada UMKM. Ia mengatakan, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diluncurkan sekitar pertengahan Mei 2020 lalu telah ikut membantu 4,7 juta pelaku UMKM untuk go-digital.
"Kalau kita total itu dalam 11 bulan terakhir ini sudah ada peningkatan sekitar 4,7 jutaan UMKM yang on boarding (go-digital)," kata Luhut dalam telekonferensi di acara 'Opening BCA UMKM Fest', Kamis 15 April 2021.
Ia memastikan, Gernas BBI ini akan terus digenjot oleh pemerintah, agar semakin banyak pelaku UMKM yang merambah ranah digital demi memajukan usaha mereka. Sejumlah kerja sama juga akan dirajut pemerintah guna mendorong upaya tersebut, seperti dengan pemerintah daerah, e-commerce, dan para stakeholder terkait lainnya.
Luhut memaparkan, sektor UMKM ini merupakan ranah yang akan sangat membantu program pemulihan ekonomi nasional, apabila dikembangkan dan didukung agar lebih baik lagi ke depannya.
Sebab, kontribusi sektor UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini totalnya mencapai sebesar 61,7 persen. Karena itu, lanjut Luhut, pada tahun 2024 mendatang pemerintah telah menargetkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB nasional bisa mencapai sebesar 65 persen.
Luhut mengaku pede dengan target ambisius pemerintah tersebut. Sebab, dia meyakini bahwa sektor UMKM memiliki potensi yang bagus, karena jumlah populasi Indonesia yang juga semakin besar ke depannya.
Apalagi, pertumbuhan sektor UMKM ini dipastikan juga akan memberikan dampak positif lainnya bagi perekonomian di Tanah Air, yakni berupa terbukanya lapangan pekerjaan yang akan menyerap jumlah tenaga kerja di tataran nasional.
"Kita harus melihat ini sebagai peluang yang besar bagi para pelaku UMKM, untuk semakin memperkuat pondasi bangsa," ujarnya.
DPR Kaji Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12 Persen
Wakil Ketua (Waka) DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan rencana pemerintahan yang ingin menaikkan PPN jadi 12 persen pada 2025.
