Apindo: Industri Minta THR 2021 Dicicil
- M Yudha P/VIVA.co.id
VIVA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan, kondisi berbagai industri di Indonesia masih tertekan. Akibatnya terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pun belum tentu bisa dibayar penuh secara langsung alias dicicil.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, 33,3 persen industri yang disurvei menyatakan tidak bisa bertahan dalam rentang waktu 1 tahun jika kondisi Pandemi COVID-19 tidak ada perubahan.
"Dan dari strategi bisnis mereka paling banyak melakukan efisiesi biaya termasuk di dalamnya merampingkan organisasi termasuk menyusutkan tenaga kerjanya," kata dia dalam diskusi virtual, Kamis, 8 April 2021.
Baca juga: Penjualan Lippo Karawaci Kuartal I-2021 Capai Rp1,31 Triliun
Secara spesifik Hariyadi mengungkapkan, industri yang hingga saat ini masih mengalami tekanan adalah industri tekstil dan produk dari tekstil. Meskipun akan bisa tumbuh 1-2 persen kuartal I-2021.
"Ketika kami konfirmasi mereka meminta untuk pembayaran THR dicicil seperti tahun lalu, tapi mereka masih punya optimisme di kuartal II mudah-mudahan lebih baik tapi untuk THR masih kesulitan," papar Hariyadi.
Adapun untuk sektor industri otomotif dikatakannya mampu pulih lebih cepat akibat stimulus fiskal pelonggaran pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
"Untuk sektor otomotif ini menunjukkan mulai adanya peningkatan produksi yang kita harap tumbuh di semester I dan semester II ini laporan Gaikindo menunjukkan ada pertumbuhan produksi yang mereka sama sekali tadinya enggak tumbuh," tegas dia.
Dengan perbaikan di sektor otomotif ini, katanya menjadi salah satu bukti nyata bahwa stimulus pemerintah yang tepat sasaran dan efektif bisa kembali membangkitkan permintaan dan produksi.
"Ini salah satu contoh stimulus yang sangat menarik karena ketika diberikan pasarnya langsung bergerak. Ini kita harap juga untuk sektor lain seperti properti, kalau pariwisata kita memang masih tunggu pergerakan manusianya," ucapnya.
Khusus untuk sektor pariwisata, Hariyadi mengusulkan supaya pemerintah mulai berani untuk melonggarkan aktivitas di tempat-tempat yang memang zona hijau. Sebab, menurutnya positivity rate tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.
"Kita selalu ada misleading setiap bicara positivity rate parameternya kurang tepat karena itu diambail dari jumlah kasus positif dibagi jumlah testing. Kalau long weekend pasti jumlah testing-nya sedikit jadi pasti positivity rate-nya tinggi," papar dia.
Pupuk Kaltim Tegaskan Penerapan SNI Tingkatkan Daya Saing Perusahaan
Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) ditegaskan sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing produk dalam negeri di tengah tantangan global.
