Menko Luhut: Upaya Jokowi Buat UU Cipta Kerja Diapresiasi Dunia
- Kemenko Marves
VIVA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan masih mengungkapkan bahwa pemerintah mendapat apresiasi dari berbagai negara di dunia karena berhasil menerbitkan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
UU Nomor 11 Tahun 2020 dianggap oleh pihak asing sebagai hasil dari bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan reformasi struktural termasuk birokrasi. Apalagi, di tengah merebaknya Pandemi COVID-19 yang menekan aspek sosial dan ekonomi negara.
Luhut menekankan, UU sapu jagat ini menjadi terobosan yang sangat baik di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Meskipun, berbagai kalangan melakukan aksi demonstrasi menolak keberadaan omnibus law ini pada awal tahun lalu.
"Waktu itu di demo dengan macam-macam tapi presiden tetap teguh bahwa ini untuk kebaikan republik dan sekarang saya kira dunia pun mengakui bahwa keberanian pemerintah melakukan ini untuk kebaikan Indonesia," kata dia di CEO & Leadership Summit, Rabu, 7 April 2021.
Menurut dia, UU Cipta Kerja telah mampu memangkas kompleksitas peraturan dan perizinan usaha di Indonesia. UU ini ditekankan Luhut berhasil mengamandemen 79 UU dan 1.244 pasal yang terkait simplifikasi izin usaha, ketenagakerjaan hingga kawasan ekonomi
"Substansi perubahan omnibus law ini ada amandemen 79 undang-undang dengan 1.244 pasal, bisa dibayangkan betapa kompleksitasnya kita dulu Indonesia. Nah, sekarang ini breaktrhough yang dibuat presiden oleh presiden untuk masyarakatnya sendiri," jelas Luhut.
Untuk memajukan Indonesia ke depan, masyarakat, pemerintah hingga pengusaha dikatakan Luhut harus bekerja dengan efisien dan terintegrasi. Ini menjadi kata kunci dalam UU Cipta Kerja demi memperbaiki penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia.
"Kata kuncinya adalah efisiensi, kalau kita bisa lakukan ini hanya dengan terintegrasi, kalau tidak terintegrasi lupakan saja. Tidak bisa dikerjakan sendiri, tidak bisa hanya ngomel-ngomel kritik sana sini, kritik masukan kita terima tapi kritik yang konstruktif," tegas dia.
Oleh sebab itu, ke depannya, Luhut meminta kepada siapapun yang ingin mengkritik pemerintah tidak konstruktif, harus terlebih dahulu mempelajari apa saja yang sedang dilakukan pemerintah dan memahaminya dengan fakta-fakta.
"Anda pelajari dulu apa sih yang sedang dilakukan, jangan hanya melihat yang dipermukaan saja. Saya katakan ini generasi kau yang menikmati, jadi apa yang kita buat sekarang mengacu pada next generation karena cucu saya pun sudah di collage," ungkapnya.
Luhut Sebut Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Bakal Diundur
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 akan diundur.
