Buat Ekonomi Daerah Tumbuh, Pemerintah Lanjutkan Penguatan UMKM
- Istimewa
VIVA – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) tengah berfokus pada optimalisasi anggaran tahun 2021. Strategi pemulihan ekonomi harus dimulai dari upaya pemulihan di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah.
Sekretaris Eksekutif I KPCPEN Raden Pardede menyebutkan, beberapa kebijakan yang telah diberlakukan pada 2020 akan dilanjutkan untuk mengatasi pandemi saat ini. Utamanya kembali memberikan perlindungan sosial pada UMKM dan menggerakkan padat karya.
Menurut Raden, pemerintah juga membuat dua 'game changer' utama dalam mengatasi pemulihan ekonomi. Yaitu Vaksinasi yang dilakukan jangka pendek pada 2021-2021 dan menerapkan UU Cipta Kerja secara jangka menengah panjang pada 2022-2024.
“Tahun lalu, pemerintah telah memberikan bantuan kepada UMKM berupa subsidi bunga KUR, penempatan dana untuk UMKM dan perbankan, dukungan pembayaan terhadap LPBD, Banpres Produktif yang mencapai Rp112 triliun dan tahun ini dilanjutkan Rp121,9 triliun,” ujar Raden dalam diskusi virtual dikutip dari kanal Youtube KPCPEN, Selasa 6 April 2021.
Tak hanya itu, Raden juga menjelaskan, pemerintah juga mendorong perkembangan sektor UMKM melalui berbagai pelatihan yang diberikan dalam program Kartu Prakerja. Sebab, program ini pada 2020 lalu telah menjangkau peserta di 514 kabupaten/kota melalui pelatihan online sekaligus menjadi bantalan perekonomian nasional di masa pandemi.
“Ke depan pemerintah akan kembangkan tidak hanya pelatihan online, tetapi juga offline. Karena ini sangat penting mendukung UMKM di era digitalisasi, sehingga mereka mampu menggunakan fasilitas digital untuk mendorong koneksivitas kepada konsumennya. Inilah masa depan dari Indonesia,” ucap Raden.
Dalam jangka panjang, kata Raden, pemerintah telah memberlakukan UU Cipta Kerja sebagai reformasi ekonomi Indonesia yang di dalam peraturannya mendukung sektor UMKM agar lebih berpotensi meningkat dengan inovasi baru.
“Pemulihan sedang diusahakan terjadi, tetapi pemulihan saja tidak cukup, karena telah terjadi perubahan disrupsi akibat pandemi. Oleh karena itu kita harus siap adaptasi, bertransformasi. Justru adanya COVID-19 ini dapat mengadopsi ekonomi lebih baik dengan digitalisasi,” jelas Raden.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin mengatakan bahwa pandemi COVID-19 berdampak besar pada mayoritas UMKM.
Ia menyebut, sekitar 82,9 persen UMKM merasakan dampak negatif pandemi ini. Sementara, hanya 5,9 persen UMKM di Indonesia yang mengalami pertumbuhan positif.
Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang hadir dalam diskusi tersebut mengatakan pemerintah terus berusaha menggerakkan perekonomian nasional melalui optimalisasi Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Menurut dia, optimalisasi kebijakan PEN itu akan mencakup sektor kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM dan pembiayaan perusahaan serta insentif usaha. Untuk itu, Airlangga berharap dukungan stakeholder agar kebijakan bisa berjalan baik.
"Kepercayaan, dukungan tersebut serta partisipasi publik merupakan faktor utama dalam suksesnya berbagai program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah," ujarnya.
Pemerintah Fokus pada Pemberian Stimulus, Tidak Ada Rencana Penurunan Batas Pengenaan Pajak untuk UMKM
Salah satu stimulus yang disiapkan Pemerintah adalah untuk UMKM. Guna tetap mendorong aktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan usaha UMKM.
