Menaker Pastikan Akomodir Suara Pekerja dan Pengusaha Soal THR 2021
- Dokumentasi Kemenaker.
VIVA – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan, akan mengakomodir kepentingan pengusaha dan pekerja dalam menetapkan skema pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun ini.
Karena itu menurut Ida, dalam surat edaran skema pembayaran THR yang akan dikeluarkan, merupakan hasil dari Tripartit Nasional (Tripnas), yang melibatkan pengusaha dan pekerja.
Hal itu ditegaskan Ida usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) II Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) di Semarang, Jawa Tengah, kemarin.
Baca juga: Update Insiden Kilang Balongan: 365 Rumah dan 53 Fasilitas Umum Rusak
“Proses sekarang pembahasan di Tim Kerja Dewan Pengupahan Nasional dan Badan Pekerja Tripnas. Masukannya sudah disusun oleh kedua tim kerja tersebut, nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional,” ujarnya dikutip Selasa 6 April 2021.
“Tripartit Nasional ini memberikan saran kepada Menaker untuk mengambil langkah-langkah terkait dengan THR,” jelas Menaker Ida.
Dengan masukan dari pekerja dan pengusaha itu Ida meyakini, akan menjadi formula terbaik untuk pembayaran THR tahun ini. Sehingga kepentingan seluruh pihak dapat terakomodir.
"Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui surat edaran THR," kata Ida.
Menaker Ida menambahkan, kondisi ekonomi saat ini memang belum pulih seperti sediakala sejak terjadinya Pandemi COVID-19. Namun begitu, THR tetaplah merupakan kewajiban pengusaha kepada pekerja yang harus ditunaikan.
"Secara umum kami sampaikan bahwa THR itu adalah kewajiban pengusaha yang dibayarkan kepada pekerja. Ini adalah pendapatan nonupah yang biasanya diberikan pada saat-saat momentum Hari Raya Keagamaan,” tambahnya.
Terkait adanya laporan pengusaha yang belum membayarkan THR tahun 2020, Menaker Ida menjelaskan pihaknya sudah mendapatkan laporan tersebut dan semua laporan sudah ditindaklanjuti oleh Disnaker Provinsi dan Disnaker Kabupaten/Kota.
Prabowo Tetapkan UMP 2025 Naik 6,5 Persen, Kadin Kaji Dampaknya ke Dunia Usaha
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen.
