PUPR Gaet PLN dan BUMN, Menteri Basuki: Hemat Belanja Negara
- Istimewa
VIVA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono berharap, melalui sinergi dengan PT PLN serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya, maka Kementeriannya akan mampu berkontribusi menghemat pengeluaran negara dari sisi energi.
"Bukan hanya data (terkait) hunian rumah subsidi FLPP, dengan sinergi data ini kami juga jadi bisa memonitor (pengeluaran anggaran)," kata Basuki dalam telekonferensi, dikutip Kamis, 1 April 2021.
Basuki menegaskan pihaknya sangat mendukung sinergi ini, karena konversi penggunaan energi dari kompor gas ke kompor listrik nyatanya lebih hemat dan energi yang digunakan pun lebih bersih.
"Dan juga menghemat pengeluaran negara. Jadi kami semangat buat bersinergi," ujarnya.
Basuki menambahkan, dari hampir satu juta rumah yang dibangun Kementerian PUPR dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), maka syarat bahwa di setiap rumah itu harus ada sambungan kompor listrik menurutnya tak akan terlalu memberatkan. Asal, para konsumen khususnya dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) penerima FLPP itu tidak dibebankan atas biaya-biaya tambahan.
"Kami bangun rumah FLPP, hampir satu juta lebih. Kalau ini syaratnya (mudah), asal dia enggak menambah biaya. Karena FLPP kan dibangun uang muka Rp4 juta cash, bunga flat kan 5 persen," ujar Basuki.
Karenanya, lanjut Basuki, upaya sinergi antarpara pihak terkait dalam nota kesepahaman yang dijalin pihaknya bersama PLN dan para BUMN Karya kali ini, diharap akan mampu menghemat belanja dan penggunaan uang negara.
Supaya pengeluaran uang negara bisa lebih efisien, khususnya melalui upaya konversi kompor gas ke kompor listrik dalam konteks membangun ketahanan energi nasional melalui penggunaan energi bersih.
"(Sebanyak) Rp60 triliun duit subsidi LPG itu enggak kecil, padahal energi baru juga banyak. PLN juga kan sudah ke sana. Jadi enggak cuma mau belanjakan uang negara, tapi juga menghemat uang negara dengan ketahanan energi," ujarnya.
Diketahui, dalam sinergi PUPR, PLN dan BUMN Karya ini, ada dua poin yang menjadi landasan utamanya. Pertama yakni mendorong penggunaan kompor induksi pada proyek unit perumahan dan apartemen, yang sedang atau akan dibangun.
Kedua, menciptakan kemudahan kepada mitra kerja yang menerapkan program konversi kompor LPG ke kompor induksi, agar penggunaan energi bersih dan energi dalam negeri bisa lebih masif guna mendorong kemandirian dan ketahanan energi.
Selain itu, dalam hal sinergi dengan Kementerian PUPR, PT PLN juga melakukan sinergi dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan PPDPP Kementerian PUPR ini dilakukan untuk mengembangkan integrasi data layanan listrik untuk KPR Bersubsidi.
Sertijab Kementerian PUPR, Perkuat Sistem dan Tata Kelola di Kementerian PU dan Kementerian PKP
Basuki optimis kedua Menteri tersebut dapat meneruskan pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas dalam Kabinet Merah Putih.
