Kecewa Mudik Dilarang, Organda: Kenapa Kami Tak Diajak Bicara
- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarok
VIVA – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumatera Utara angkat bicara terkait keputusan Pemerintah Indonesia melarang warga untuk mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Kebijakan itu, dinilai tidak memikirkan dampak besar dialami pelaku usaha jasa transportasi di tanah air ini, khusus di Sumut ini.
"Kenapa kita tidak diajak dialog untuk ini. Coba misalnya kalau diajak dialog, kita menjelaskan bahwa akan lebih baik mengatur mudik ini dengan angkutan resmi," ungkap Ketua Organda Sumatera Utara, Haposan Siallagan kepada wartawan di Medan, dikutip Rabu 31 Maret 2021.
Di satu sisi, Haposan mengungkapkan bahwa keputusan itu memiliki dampak positif untuk menekan penyebaran COVID-19 saat arus mudik. Namun, ia mengatakan sisi lain, siapa bisa menjamin warga tidak mudik ke kampung. Karena, akan nekat dengan menempuh jalur-jalur tikus untuk menghindari petugas.
Baca juga: Jokowi Pantau Vaksinasi Pegawai Bank dan Bursa, Ini Harapannya
“Siapa yang bisa menjamin, (tidak mudik) masyarakat tentu akan mencari jalan keluar lain. Misalnya menyewa angkutan-angkutan gelap. Kemudian mereka menggunakan jalan tikus (tidak resmi). Ini kan tidak bisa dideteksi oleh Pemerintah,” tutur Haposan.
Haspon mengatakan, Pemerintah harus berkaca dengan arus mudik pada Lebaran 2020. Segala cara dilakukan warga untuk mudik dengan menumpang truk dengan bak tertutup. Hal itu, malah sangat membahayakan penumpang sendiri.
“Larangan mudik ini siapa yang bisa menjamin mengurangi mobilitas Sekarang banyak aplikasi orang menawarkan jasanya dengan nomor offline yang disebarkan ke medsos. Lalu siapa yang bisa mengecek itu siapa yang bisa mendeteksi ini bahwa mereka tidak melakukan pergerakan," kata Haposan.
Haposan menyayangkan pihaknya tidak diikuti serta oleh Pemerintah. Karena, ada masukan atau solusi yang bisa disampaikan kepada pemangku kebijakan untuk mudik tersebut, yakni bus yang akan mengangkut pemudik harus mengutamakan keselamatan dan protokol kesehatan bagi supir maupun calon penumpang.
"Berbeda dengan angkutan umum resmi yang terpantau mulai dari terminal dan prokesnya juga ada hasil swab. Buktinya tahun lalu lebaran juga ada yang naik truk,” ungkap Haposan.
Haposan menjelaskan, pihak Organda sangat mendukung langkah-langkah Pemerintah dalam mengendalikan COVID-19 ini. ?Tapi, Pemerintah harus juga memperhatikan nasib para pelaku usaha jasa transportasi hingga para supir dan keluarganya.
“Kita merasa prihatin karena kami melihat Pemerintah sedikit tidak ada konsistensi ya. Beberapa hari lalu menhub sudah memberikan kelonggaran mudik tidak dilarang," tambahnya.
"Karena itu, kami merasa bahwa tahun ini sudah diizinkan dilaksanakan mudik dan kita siap-siap semua. Termasuk para anggota kita perintahkan untuk segera menyiapkan armada mudik. Ternyata ada kebijakan baru ini ya, kita Kecewa,” katanya.
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
