Mengintip Kesiapan Industri Keuangan RI Genjot Ekonomi Hijau
VIVA – Pandemi COVID-19 mengubah tren dan arah bisnis perekonomian di Indonesia menjadi berfokus akan sustainable finance atau ekonomi hijau. Presiden Joko Widodo pun telah berkomitmen mewujudkan hal tersebut.
Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Paulus Sutisna menegaskan dukungannya untuk membantu Pemerintah mewujudkan ekonomi hijau. Apalagi Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi investor dikarenakan demo
grafinya, sumber daya alam, dan populasi umur produktif yang tinggi."Indonesia juga mampu mendapatkan keuntungan dari perbaikan ekonomi global, terutama kebutuhan akan sumber daya alam yang tinggi," ujar Paulus dalam diskusi virtaual Asian Insights Conference 2021 yang mengangkat tema ‘Reimagining the Future of Indonesia’ di Jakarta, Senin, 22 Maret 2021.
Kendati demikian Paulus mengatakan, saat ini Indonesia masih belum bisa keluar dari ekonomi berbasis sumber daya alam. Karena itu kolaborasi Pemerintah berbagai pihak penting dilakukan untuk bisa mengakselerasi arahan Jokowi tersebut.
Baca juga: Soal Heboh Impor Beras, Mendag Lutfi: Saya Siap Dicopot
"Kami mengajak para ahli di bidang perekonomian untuk berdiskusi akan peran Pemerintah dan swasta dalam berkolaborasi untuk mendorong agenda keberlanjutan atau sustainability,” tambahnya.
Sementara itu, Analis Eksekutif Senior Departemen Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ahmad Rifqi mengatakan, OJK sepenuhnya sektor jasa keuangan yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dengan industri keuangan. Namun diakui, masih ada tantangan yang harus dilalui.
Menurut Ahmad Rifqi, tantangan yang paling dirasakan dalam mengembangkan ekonomi berkelanjutan adalah awareness yang rendah dari para pelaku industri. Selain itu, lanjutnya, belum adanya standarisasi yang jelas untuk para pelakunya. Ditambah dengan masih sedikitnya peluang bisnis yang bisa diraih oleh para pemainnya.
"Untuk itu kami tetap berharap sektor sektor jasa keuangan berupaya mengadaptasi keuangan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan risiko dari perubahan iklim," ujarnya.
Terkait pelaksanaan perekonomian hijau, dia menjabarkan, OJK telah mengeluarkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan di tahun 2014. Kerangka tersebut berfokus akan keuangan berkelanjutan yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam jangka pendek, menengah, dan panjang melalui OJK.
Selain itu, kerangka tersebut dapat menjadi acuan bagi lembaga keuangan untuk berperan aktif dan berkontribusi positif dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen untuk menciptakan perekonomian yang berkelanjutan semakin kuat dengan dikeluarkannya Peraturan OJK (POJK) No.60/POJK.04/2017 tentang penerbitan dan persyaratan efek bersifat utang berwawasan lingkungan (green bond).
"Kami sudah menyiapkan regulasi produk, market infrastructure, kemudian koordinasi antara kementerian dan lembaga. Sektor yang menjadi arah OJK juga mengikuti sektor yang sudah menjadi prioritas oleh pemerintah," tambah Ahmad Rifqi.
Pemerintah diketahui telah menyusun green taxonomy sebagai acuan dan kriteria bagi pihak di jasa finansial untuk mendukung ekonomi hijau di Indonesia. Kendati demikian, Chief Sustainability Officer Bank DBS, Mikkel Larsen mengatakan bahwa dalam pelaksanaan green taxonomy, setiap bank harus memiliki sistem yang menunjang perekonomian hijau agar pelaksanaannya dapat diterapkan secara jangka panjang.
"Namun inisiatifnya harus dilaksanakan menurut kebijakan masing-masing perbankan. Untuk itu, diperlukannya rencana kerangka taksonomi keuangan hijau dari setiap perbankan serta tidak terburu-buru dalam mengeksekusi kerangka tersebut,” ujarnya.
Bank DBS Indonesia sendiri menurutnya telah mengimplementasikan sustainability dalam praktik bisnisnya sejak tahun 2014. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bank DBS Indonesia ialah memperkenalkan kerangka kerja dan skema keuangan taksonomi Berkelanjutan yang merupakan kerangka keuangan berkelanjutan pertama di dunia serta telah diimplementasikan di seluruh pasar DBS.
“Melalui pelaksanaan tersebut, Bank DBS telah menunjukkan dukungan kepada agenda pemerintah, khususnya pemerintah Indonesia dalam merealisasikan pengurangan emisi gas rumah kaca serta perubahan iklim,” tutupnya.
OJK Gandeng Penegak Hukum Kejar Mantan Bos Investree di Luar Negeri
OJKmenuturkan setelah pencabutan izin usaha Investree, penagihan kepada penerima dana (borrower) akan tetap dilakukan.
