Luhut Bakal Buldoser Penghalang Realisasi Ekosistem Logistik Nasional
- Instagram @luhut.pandjaitan
VIVA – Pemerintah secara resmi telah meluncurkan ekosistem logistik di Batam atau Batam Logistic Ecosystem (BLE). Lankah ini sebagai pilot project implementasi ekosistem logistik nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE).
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan menargetkan, pada 2021 ini Pemerintah akan merampungkan pengembangan NLE di delapan pelabuhan yang ada di Tanah Air.
"Ini kan ada delapan pelabuhan yang besar-besar. Misalnya di sini (Batam), Jakarta (Tanjung Priok), Patimban, kemudian Tanjung Emas Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, pokoknya ada delapan lah," kata Luhut dalam telekonferensi, Kamis 18 Maret 2021.
Luhut pun menegaskan, siap menindak siapa saja pihak yang akan menghalangi rencana tersebut. Sehingga, realisasinya terlambat dari target yang ditetapkan.
Baca juga: Tol Layang Pettarani Makassar Diresmikan, Walkot: Mimpi Jadi Kenyataan
"Kami sudah rapat, pokoknya kita bisa. Siapa yang menghalangi akan kita buldoser itu," tegasnya..
Di sisi lain, Luhut juga menjelaskan bahwa semua platform NLE tersebut nantinya akan terintegrasi ke dalam satu sistem. Diharapkan, tak hanya pelabuhan saja yang bisa direkatkan ke dalam satu sistem logistik semacam itu, melainkan juga misalnya bandara dan lain sebagainya.
Dia mengakui, salah satu budaya di Indonesia selama ini adalah kurang bisa mengakomodir berbagai macam kepentingan dalam hal efisiensi serupa. Sehingga banyak hal yang justru tidak terkoordinasi dalam pelaksanaannya.
"Masalah kita di republik ini, kita enggak pernah kerja holistik. Bandar udara juga sama, (Akan dilakukan efiesiensi semacam itu) supaya tertib. Tadi kita buat efisiensi, tapi efektif," kata Luhut.
Dia bahkan mengaku memperhatikan bahwa sudah banyak negara-negara di dunia yang berhasil mengefisienkan biaya logistik mereka. Melalui, ekosistem yang telah dibentuk sesuai karakteristik angkutan logistik di negaranya masing-masing.
Karenanya, lanjut Luhut, apabila negara lain bisa melakukan hal semacam itu, kenapa Indonesia tidak bisa.
"Kita punya barang kita dikenakan antidumping, Menteri Perdagangan teriak-teriak. Maka kalau kita bisa efisien, kita kenakan antidumping. Kita akan betul-betul kompetitif," ujarnya.
Anggaran Makan Bergizi Gratis Jadi Rp 10.000 Per Anak, Prabowo Beberkan Itung-itungan Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto membeberkan alasan mengapa anggaran untuk program makan bergizi gratis ditetapkan sebesar Rp 10 ribu per anak.
