Wapres Ma'ruf Amin Beri Sinyal PT Pos Jadi Kanal Penerima Wakaf
- VIVAnews/Fikri Halim
VIVA – Pemerintah mendorong pengembangan ekonomi syariah salah satunya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU). Potensi wakaf yang bisa diperoleh melalui wakaf dari rakyat Indonesia pun tidak main-main yaitu Rp180 triliun per tahun.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, guna memaksimalkan potensi itu, diperlukan institusi yang memiliki cakupan bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia. Karena itu, PT Pos Indonesia dinilai cocok untuk dijadikan kanal bagi wakaf dari warga untuk menyalurkan wakafnya.
"Jadi saya kira ini merupakan kanal yang sangat efektif, sehingga masyarakat di mana-mana bisa berwakaf melalui PT Pos,” ungkap Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menerima audiensi jajaran Direksi PT Pos secara virtual di Jakarta, dikutip Rabu 17 Maret 2021.
Baca juga: 25 Persen Peserta Kartu Prakerja Belum Punya Rekening Bank Saat Daftar
Karena itu, Wapres Ma'ruf meminta kepada Pos Indonesia untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) guna membahas kerja sama yang dapat dilakukan. Sehingga potensi itu bisa segera direalisasikan guna mendorong ekonomi Syariah di Indonesia.
“Mudah-mudahan keikutsertaan Kantor Pos ini selain juga merupakan satu partisipasi yang sangat besar manfaatnya, mudah-mudahan juga menjadi ibadah,” ujar Ma’ruf.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi memaparkan, saat ini PT Pos memiliki 4.850 cabang dan sekitar 20 ribu agen pos di seluruh Indonesia. Aplikasi Pos Giro Mobile pun terus dikembangkan, sehingga masyarakat nantinya bisa membayarkan wakafnya secara online.
“Memang core system kami di jasa keuangan ini menggunakan giro. Giro kami ini tidak sama dengan giro bank, karena giro pos tidak memberikan imbal jasa sebagaimana gironya bank,” paparnya.
Pos Indonesia lanjutnya, memiliki empat program bisnis syariah lain untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Yaitu nantinya bisa menerima setoran haji reguler dan umrah.
“Jadi kantor-kantor pos kami dapat dijadikan sebagai kantor cabang travel umrah dan haji,” ungkapnya.
Kemudian yang ketiga adalah perdagangan emas digital melalui kerja sama dengan berbagai pihak termasuk Pegadaian. Sedangkan program keempat adalah pembiayaan haji dan umrah.
“Jadi ini empat hal, rencana strategis di bisnis syariah Pos Indonesia untuk melengkapi bisnis kami di jasa keuangan,” tambahnya.
Dalam audiensi tersebut hadir pula jajaran direksi Pos Indonesia. Yaitu, Direktur Keuangan Endy Pattia Rahmadi Abdurrahman, Direktur Kelembagaan Nezar Patria, Direktur Kurir dan Logistik Hariadi, Direktur SDM dan Umum Tonggo Marbun, serta Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan Charles Sitorus.
Kementerian BUMN dan Badan Penyelenggara Haji Bakal Bentuk Tim Optimalisasi Pelayanan
Perusahaan pelat merah akan berkolaborasi untuk mengoptimalkan pelayanan penyelenggaraan haji.
