BI: Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp6.065,6 Triliun
- ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
VIVA – Bank Indonesia mengumumkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2021 sebesar US$420,7 miliar atau setara dengan Rp6.065,6 triliun dengan asumsi kurs Rp14.418 per dolar AS.
Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, total ULN ini terdiri dari ULN sektor publik yaitu pemerintah dan Bank Sentral US$213,6 miliar dan ULN sektor swasta termasuk BUMN US$207,1 miliar.
Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia pada akhir Januari 2021 tumbuh sebesar 2,6 persen year on year (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,4 persen yoy.
"Perlambatan pertumbuhan ULN tersebut terjadi pada ULN Pemerintah dan ULN swasta," ujar Erwin dikutip dari siaran pers, Senin, 15 Maret 2021.
Baca juga: Harga Emas Hari Ini 15 Maret 2021: Global Menanjak, Antam Turun
Posisi ULN Pemerintah akhir Januari 2021 mencapai US$210,8 miliar atau tumbuh 2,8 persen yoy. Lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan Desember 2020 sebesar 3,3 persen yoy.
"Perlambatan pertumbuhan (utang) ini disebabkan oleh pembayaran pinjaman bilateral dan multilateral yang jatuh tempo," ungkap dia.
Adapun porsi penggunaan ULN Pemerintah dirincikannya, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 17,6 persen, jasa kesehatan dan kegiatan sosial 17,1 persen dan jasa pendidikan 16,2 persen.
Sementara itu, pertumbuhan ULN swasta pada akhir Januari 2021 tercatat 2,3 persen yoy, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,8 persen yoy.
"Perkembangan ini didorong oleh perlambatan pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) serta kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (LK) yang lebih dalam," ucapnya.
Dengan demikian, rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2021 39,5 persen, naik tipis dari rasio pada bulan sebelumnya sebesar 39,4 persen.
Ketua OJK Minta Penghapusan Utang Macet Petani hingga Nelayan Segera Dijalankan
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar meminta penghapusan utang macet di masa lalu UMKM, petani, dan nelayan bisa diimplementasikan secepatnya.
