Menteri Teten Dorong Perbankan Gencar Kasih Pembiayaan UMKM
- VIVA/Dinia Adrianjara
VIVA –Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki menegaskan, pengembangan UMKM di Indonesia bukanlah tugas Pemerintah semata. Butuh peran aktif seluh elemen bangsa tidak terkecuali mahasiswa untuk membuat UMKM naik kelas.
Hal tersebut disampaikan Teten dalam webinar bertajuk 'Optimalisasi Peran Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi dan Keadilan Sosial', yang digelar Bidang UMKM Majelis Nasional Korps Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).
“Untuk mengurangi ketimpangan, penguatan UMKM menjadi salah satu Agenda utama Pemerintah.” ungkapnya dikutip Rabu 10 Maret 2021.
Baca juga: Libur Nyepi dan Isra Miraj, Menaker Minta Pekerja Jangan Keluar Kota
Di sisi Pemerintah menurut Teten, salah satu upaya untuk menguatkan UMKM adalah dengan mendapatkan akses pembiayaan modal. Hal itu yang menjadi salah satu prioritas saat ini.
"(Pemerintah) sedang mendorong reformasi perbankan untuk membiayai UMKM," tambahnya.
Teten menegaskan, Indonesia memiliki potensi sebagai negara maju asalkan jumlah wirausaha bertambah. Karena itu kerja sama Pemerintah dan stakeholder terkait, seperti KAHMI untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru harus terus ditingkatkan. Pelaku UMKM pun harus meningkatkan kapasitas usahanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Sekretariat Wakil Presiden RI, Ahmad Erani Yustika mengungkapkan hal yang sama. Munurutnya, konsolidasi usaha itu diperlukan guna menggenjot kinerja UMKM di masa depan.
Sebab, tanpa adanya konsolidasi usaha dari 64 juta UMKM maka sulit bagi UMKM itu untuk berkembang. Kapitalisasi bisnis nya pun lambat untuk semakin besar.
“Dan Bagi Pemangku Kepentingan pun sulit memberikan fasiltisas (kepada UMKM),” tegas Ahmad Erani.
Konsolidasi usaha diantaranya dapat dilakukan dengan penggabungan 4-5 usaha menjadi satu agar lebih kokoh. Proses peleburan usaha tersebut juga memperhatikan aspek sosial dan budaya agar terhindar dari gejolak. Proses itu tentu akan didampingi oleh Pemerintah.
Presidium Majelis Nasional KAHMI Sigit Pamungkas dalam kesempatan itu mengatakan, UMKM harus naik kelas agar terwujud keadilan ekonomi dan sosial.
Saat ini, menurutnya, dari jumlah UMKM di Indonesia ada 64 juta itu, perannya belum optimal mendorong perekonomian. Hal ini disebabkan masih tertatih-tatih nya UMKM dalam berbagai hal terutama dalam kondisi pandemi COVID-19.
"Kami meminta Pemerintah mendukung UMKM untuk bisa bertahan bahkan berkembang," kata dia.
Dia pun menegaskan, optimisme perlu terus digalakan dalam kondisi apapun. Sehingga UMKM bisa tetap bertahan bahkan berkembang,
”UMKM harus bisa menghadirkan keadilan sosial,” harap Sigit.
