Bahlil Sebut Investasi Freeport Catatan Kelam Bagi Indonesia
- Mohammad Yudha Prasetya/VIVAnews
VIVA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menekankan bahwa ke depannya Pemerintah akan mengambil peran aktif dalam pemanfaatan berbagai ranah investasi di dalam negeri. Baik bagi investasi asing maupun lokal.
Hal itu menurutnya harus berkaca pada investasi Freeport di Papua. Yang dinilai Bahlil, sebagai salah satu pengalaman kelam Indonesia dalam mengurus masalah investasi asing di Tanah Air.
"Freeport itu menjadi pengalaman kelam bagi kita. Dulu tahun 1970-an ketika Freeport dibangun, negara belum ikut mengambil bagian secara maksimal," kata Bahlil dalam telekonferensi di acara Investor Forum, Rabu 3 Maret 2021.
Baca juga:Â Menko Airlangga Sebut Microsoft Bakal Boyong Investasi Puluhan Triliun
Supaya kejadian kelam semacam itu tidak terulang, Bahlil memastikan bahwa Pemerintah saat ini akan mendorong setiap investasi yang masuk ke Indonesia untuk turut melibatkan perusahaan-perusahaan nasional di Tanah Air.
Hal itu menurutnya, juga sudah mulai diimplementasikan saat ini oleh pemerintah, misalnya pada investasi di ekosistem kendaraan listrik di Indonesia bersama dengan pihak LG.
"Nah contoh kayak LG. Dengan LG ini kita ikutkan BUMN-BUMN kita seperti Antam, MIND ID, Pertamina, dan PLN, untuk bersama-sama masuk dalam tim. Jadi mereka gabung," ujar Bahlil.
Bahlil menjelaskan, Pemerintah akan mengambil peran yang signifikan dalam setiap ranah investasi yang berkualitas. Supaya investasi itu sendiri dapat berkontribusi terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
"Jadi bagaimana sebuah investasi yang masuk akan memberikan pertumbuhan ekonomi daerah, dan juga memberikan pemerataan pertumbuhan sehingga hal itu terwujud. Itulah esensi daripada satu investasi yang berkualitas," ujarnya.
Muhammadiyah: Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Mesti Dikaji Multiaspek
Ketua Umum Muhammadiyah menyebut wacana terkait pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD perlu dikaji dari berbagai aspek oleh pemerintah dan legislatif.
