Pemerintah Minta Perbankan Turunkan Suku Bunga Kredit
- U-Report
VIVA – Pemerintah angkat suara terkait lambatnya penurunan suku bunga kredit atau pembiayaan perbankan. Hal itu jadi sorotan di tengah rendahnya tren suku bunga acuan Bank Indonesia di level 3,5 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan, meskipun suku bunga kredit saat ini juga telah satu digit, namun rata-rata besaran nya masih di sekitar 9,75 persen.
"Tentu kita lihat saat sekarang spread-nya dengan suku bunga lebar, yang berlaku meski single digit masih di atas 9,75 persen. Tentu ini jadi pekerjaan rumah sendiri," katanya Senin, 1 Maret 2021.
Untuk mendorong agar suku bunga kredit cepat merespons pergerakan penurunan BI-7 Day Reverse Repo Rate, Airlangga memastikan akan segera meminta perbankan mentransmisikan.
Baca juga: Calon Kuat Ketum Kadin, Kredibilitas Anindya Bakrie Tak Diragukan
"Tingkat suku bung akan kami komunikasikan karena salah satu yang diminta ke perbankan agar penurunan BI-7 Day Reverse Repo Rate dan Landing Rate bisa di transmisikan ke konsumen," ucap dia.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga tengah mengevaluasi berbagai skema untuk mempercepat transmisi penurunan suku bunga.
Dalam pembahasan bersama Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Penjaminan Simpanan, dikatakannya, kemampuan tingkat suku bunga kredit memang tidak bisa seragam.
"Memang tidak dipungkiri ini berbeda dari satu bank ke bank lain. Pertama dari kondisi awal neraca mereka, cost of fund mereka dan landing rate mereka, sehingga tidak bisa digeneralisasi dari policy ini," tegas Sri.
Meski begitu, Sri menganggap, sebagai otoritas tentu Pemerintah, BI, OJK dan LPS juga ingin melihat adanya upaya dari perbankan untuk sama-sama melakukan efisiensi ekonomi di tengah COVID-19 dengan menurunkan suku bunga kredit.
"Kita ingin lihat transmisi efisiensi ini bisa terjadi di sektor keuangan. Dalam konteks ini kita di satu sisi lihat setiap bank beda-beda tapi di sisi lain harus ada predictably policy rate yang bisa tercermin secara relatif umum," papar dia.
