Rizal Ramli Kritik Kebijakan Menkeu soal Pajak Orang Kaya
- ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
VIVA – Ekonom senior, Rizal Ramli mengaku sudah memprediksi bahwa disparitas antara orang kaya dan miskin di Indonesia semakin besar di tengah pandemi COVID-19. Dia pun mengkritik kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dinilainya hanya berpihak kepada orang kaya.
Rizal menyoroti kebijakan pungutan pajak yang dilakukan pemerintah. Pajak dinilainya justru terus-terusan menyasar komoditas rakyat kecil. Sementara komoditas besar tidak disentuh.
Sejak tiga tahun lalu, Rizal mengaku sudah mengkritik tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor atau PPh pasal 22 untuk 1.147 komoditas impor. Sebab, menurutnya, komoditas itu hanya ecek-ecek, alias kecil.
Alasannya, karena pungutan pajak ini hanya menyasar para pengusaha menengah. Sementara pungutan pajak untuk impor 10 besar komoditas inti malah relatif lebih rendah seperti komputer, mesin, elektrikal, dan equipment (perlengkapan), besi, dan baja.
Rizal pun menyebut, dampak dari kebijakan Menteri Sri Mulyani itu pun membuat mereka yang kaya menjadi semakin kaya. Bahkan, lanjut mantan Menko Ekuin itu, sebuah lembaga konsultan berbasis di London, Knight Frankmerilis mengungkapkan, Indonesia akan mengalami kenaikan jumlah orang dengan kekayaan sangat tinggi atau crazy rich selama lima tahun ke depan.
Mereka yang memiliki uang di atas US$30 juta dolar AS diprediksi akan melonjak hingga 67 persen di tahun 2025. Lonjakan ini menjadi yang paling tajam di dunia.
“Inilah dampak dari kebijakan Menkeu Terbalik. Pajakin rakyat kecil sing printil (yang kecil-kecil). Kurangi pajak dan tax holiday untuk yang besar-besar dan asing,” kata Rizal Ramli dalam keterangan tertulis, Jumat 26 Februari 2021.
Dia pun menyinggung Presiden Jokowi apakah selama ini tidak merasa aneh dengan kebijakan Sri Mulyani yang kurang peka pada ekonomi dan rakyat.
“Pak Jokowi apa ndak sadar, makin lama makin bikin rakyat susah?” ujar Mantan Menko Maritim itu.
Rencana PPN 12 Persen, Apakah Peluang Perbaikan Pajak atau Beban Baru?
Rencana kenaikan PPN 12 persen memicu perdebatan. Apakah ini peluang untuk perbaikan sistem pajak atau justru beban baru bagi masyarakat? Temukan jawabannya di sini!
