USAID dan KKP Rampungkan 14 Kawasan Konservasi Perairan Baru

Ilustrasi kawasan perairan.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

VIVA – Pemerintah Amerika Serikat bersama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hari ini merayakan keberhasilan upaya konservasi laut dan perikanan berkelanjutan. Hal itu diraih melalui Program Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat Sustainable Ecosystem Advanced (USAID SEA). 

Kawal Implementasi Kebijakan Hapus Utang UMKM, Menteri Maman: Mereka Punya Nyawa Lagi

USAID, melalui SEA, mendukung pembentukan 14 Kawasan Konservasi Perairan yang mencakup 1.6 juta hektare. Kawasan itu berkontribusi pada target Pemerintah Indonesia untuk membangun 30 juta hektare kawasan konservasi perairan pada tahun 2030.

Baca juga: Bank Mega Bidik Laba Bersih Tahun Ini Rp3,5 Triliun

Berpengalaman di Pemerintahan, Elly Lasut Didukung Tokoh Minahasa Utara untuk Pimpin Sulut

Sejak diluncurkan 2016, program USAID SEA yang berjangka waktu lima tahun dengan dana US$32 juta dolar atau Rp448 miliar, bekerja sama dengan KKP memajukan perikanan berkelanjutan dan konservasi laut di kawasan timur Indonesia. 

Melalui Program USAID SEA, Pemerintah Amerika Serikat, KKP, bersama Pemerintah Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat bekerja sama untuk melindungi ekosistem laut. Kemudian, memperbaiki tata ruang laut, memperkuat pengelolaan perikanan skala kecil, dan mendukung penguatan penegakan hukum maritim. 

Indonesia di Atas AS dan Rusia dalam Hal Ini

Direktur USAID Ryan Washburn dalam keterangannya mengatakan, sebagai negara kepulauan, komitmen Indonesia untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut dan memajukan perikanan berkelanjutan. Adalah, landasan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. 

"Pemerintah AS, melalui USAID, merasa gembira dapat mendukung Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan yang sangat penting ini. Kami berkomitmen untuk terus melakukannya demi kemakmuran generasi sekarang dan yang akan datang," ungkapnya dikutip, Rabu 17 Februari 2021.

USAID SEA memperkuat rencana tata ruang laut provinsi seluas kurang lebih 17 juta hektare di provinsi Papua Barat, Maluku, dan Maluku Tengah. Rencana tata ruang ini mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi dan melindungi habitat laut penting. 

Hal itu berdampak pada peningkatan pendapatan nelayan dan standar perikanan berkelanjutan melalui sertifikasi fair trade. Dan hasilnya, 350 nelayan mendapat premi senilai hampir US$80 ribu dolar AS atau Rp1,12 miliar pada 2020 yang diinvestasikan dalam inisiatif berkelanjutan di masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengapresisasi program USAID SEA melalui rangkaian kegiatan strategis di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia 715. Berbagai kegiatan, pelatihan dan inovasi USAID SEA akan membantu keberlanjutan program KKP ke depannya.

"Khususnya, dalam pengelolaan kelautan dan perikanan dengan berbagai pemangku kepentingan di masa depan. Semua ini untuk mendukung misi KKP dalam mencapai kedaulatan dan kelestarian laut Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan ketahanan pangan,” tambahnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya