Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI 2021 Balik ke Kisaran 5%
- instagram @smindrawati
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan optimismenya bahwa Pemulihan Ekonomi Nasional akan berlanjut di 2021. Dengan upaya yang dilakukan Pemerintah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini akan mencapai di angka titik balik di kisaran 4,5-5,3 persen.
Sri mengungkapkan, ada sejumlah faktor yang membuat Pemerintah optimistis target tersebut akan tercapai. Faktor pertama langkah penanganan COVID-19 terus diintensifkan.
"Program vaksinasi mulai berjalan. Vaksinasi menjadi faktor positif menekan penularan dan mengembalikan konfiden masyarakat untuk beraktivitas ekonomi," kata Sri dalam diskusi vitual, dikutip Rabu 17 Februari 2021.
Baca juga: Promo Indomaret Sampai 21 Februari, Belanja Non Tunai Harganya Miring
Selain itu, Sri Mulyani menilai bahwa APBN 2021 ekspansif dan difokuskan untuk melanjutkan penanganan pandemi. Hal itu memperkuat upaya pemulihan ekonomi melalui realokasi ke belanja produktif dan penguatan Program PEN.
Faktor lainnya yakni implementasi reformasi struktural. Di mana aturan turunan UU Cipta Kerja dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA) telah siap.
"Ini berpotensi mendorong peningkatan 'ease of doing business', penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat investasi di 2021," ujarnya.
Diketahui, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional Pemerintah lebih optimis dibandingkan proyeksi serupa dari tiga lembaga internasional yakni IMF, World Bank, dan ADB.
Di mana, proyeksi ketiga lembaga internasional itu terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 hanya berkisar di persentase 4 persen. yakni IMF sebesar 4,8 persen, World Bank sebesar 4,4 persen, dan ADB sebesar 4,5 persen.
Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2021 yang berada di kisaran 4,5-5,3 persen tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dinilai tengah berupaya mengembalikan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional ke kisaran 5 persen. Seperti 2016 (5 persen), 2017 (5,1 persen), 2018 (5 persen), dan 2019 (5 persen).
Pengamat Ingatkan Pemerintah Harus Antisipasi Penyebaran Paham Khilafah saat Pilkada
Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan bahwa Pemerintah harus mengantisipasi penyebaran paham khilafah di tengah perhelatan Pilkada 2024.
