LPS Gelontorkan Dana Bantuan Pemulihan Ekonomi Korban Banjir Kalsel
- ANTARA FOTO/Audy Alwi
VIVA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengumumkan penyerahan dana bantuan untuk mendukung pemulihan masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Sungai Hulu Tengah, Kalimantan Selatan.
Kepala Divisi Perhitungan dan Verifikasi Premi Group Penanganan Premi Penjaminan LPS, Budi Joyo Santoso mengatakan dana yang berhasil disalurkan mencapai Rp100 juta.
Mewakili pimpinan dan pegawai LPS, Budi berharapan gelontoran dana ini bisa kembali menggeliatkan aktivitas masyarakat Kabupaten Sungai Hulu Tengah yang terdampak banjir.
"Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi warga Sungai Hulu Tengah dan infrastruktur sarana dan prasarana dapat di perbaiki dan masyarakat dapat kembali beraktivitas," kata dia dikutip dari keterangannya, Selasa, 16 Februari 2021.
Baca juga: Akui Terima Uang Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Minta Maaf ke Polri
Menerima bantuan tersebut, Camat Batu Banawa Jamhari dan beberapa Kepala Desa mengungkapkan bahwa saat ini masyarakat di wilayah terdampak bajir tersebut memang sangat membutuhkan bantuan.
“Kami sangat berterima kasih untuk LPS atas perhatian dan bantuannya. Bantuan LPS kepada masyarakat Sungai Hulu Tengah, khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Batu Banawa yang terdampak bencana banjir sangat dibutuhkan” ucap Jamhari.
Selain paket sembako, LPS juga meyalurkan bantuan berupa makanan siap saji, perlengkapan bayi, air mineral, obat-obatan, terpal dan selimut kepada masyarakat yang menjadi korban Banjir.
Tim Reaksi Cepat Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memperkirakan dampak kerugian akibat banjir yang melanda Kalimantan Selatan sekitar Rp1,34 triliun.
Berdasarkan estimasi BPPT, nilai kerugian di sektor pendidikan sekitar Rp30,44 miliar, sektor kesehatan dan perlindungan sosial sekitar Rp27,60 miliar, sektor infrastruktur sekitar Rp424,12 miliar, sektor perikanan sekitar Rp46,53 miliar, sektor produktivitas masyarakat sekitar Rp604,56 miliar, dan sektor pertanian sekitar Rp216,26 miliar.
Data yang digunakan dalam memperhitungkan estimasi kerugian akibat banjir di Kalimantan Selatan antara lain data luas area yang tergenang berdasarkan citra spasial, data penggunaan lahan berdasarkan peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), data umur padi dari Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik, serta data-data yang tertuang dalam peraturan daerah.
OJK Cabut Izin Usaha PT BPR Arfak Indonesia
Menjelang akhir tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mencabut izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
