Ekspor RI 2021 Terganggu Kudeta Militer Myanmar, Seberapa Besar?
- ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj
VIVA – Perdagangan internasional Indonesia dengan Myanmar dipastikan akan terganggu pada tahun ini akibat adanya kudeta militer yang dilakukan terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengungkapkan, kinerja ekspor Indonesia ke negara tersebut sebetulnya mengalami peningkatan US$38,2 juta pada Januari 2021.
Peningkatan ekspor tertinggi kedua setelah Thailand US$60,4 juta. Padahal, ekspor Indonesia seperti ke China dan Amerika Serikat pada bulan itu turun masing-masing US$268,8 juta dan US$193,9 juta.
"Karena kita ketahui adanya kudeta di Myanmar membuat protes besar-besaran dan berbagai negara sudah beri warning, militer di Myanmar mulai bergerak dan situasi memprihatikan," katanya, Senin, 15 Februaru 2021.
Baca juga: Cara Luhut Agar Masyarakat Terdampak COVID-19 Miliki Uang saat Lebaran
Meski ekspor Indonesia ke negara tersebut akan terpengaruh, Suhariyanto menekankan bahwa pangsa ekspor Indonesia secara keseluruhan terhadap Myanmar tidak lah terlalu besar.
Dia mengatakan, pangsa ekspor Indonesia saat ini yang terbesar masih tertuju pada China sebesar 21,6 persen dari total ekspor US$15,30 miliar, AS 11,63 persen, Jepang 8,66 persen dan India 6,26 persen.
"Jadi kemungkinan besar memengaruhi ekspor kita ke Myanmar pada bulan-bulan berikutnya iya, tapi kontribusi ekspor kita ke Myanmar tidak besar dibandingkan dengan negara-negara lain," tegas dia.
Adapun komoditas ekspor Indonesia ke Myanmar diantaranya Lemak dan Minyak Hewan Nabati, Kertas, Karton dan Barang, Garam, Belerang, Batu dan Semen.
Kemuduan, Minyak Atsiri, Kosmetik, dan Wangi-wangian, Produk Farmasi, Minuman, Alkohol, dan Cuka, Mesin dan Perlengkapan Elektrik, Berbagai Barang Buatan Pabrik, Perekat, Enzim dan Bahan Kimia Anorganik.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Junta militer Myanmar kembali menangkap orang-orang yang dekat dengan pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, kata seorang pejabat Partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Gelombang penangkapan baru ini terjadi setelah Washington menjatuhkan sanksi kepada junta militer Myanmar.
Kyaw Tint Swe, yang menjabat sebagai Menteri Kantor Penasihat Negara di bawah pemerintahan Suu Kyi, ditangkap junta Myanmar pada Rabu, 10 Februari malam waktu setempat. Selain Kyaw Tint Swe, empat orang lain yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya juga ditangkap dari rumah mereka.
