Sektor Transportasi Alami Kontraksi Terdalam pada Kuartal IV-2020
- v
VIVA – Badan Pusat Statistik mencatat pada kuartal IV-2020 ekonomi Indonesia masih alami kontraksi hingga mencapai 2,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Atau minus 0,42 persen dibandingkan kuartal III-2020.
Dari catatan tersebut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan dari sisi lapangan usaha yang alami kontraksi paling dalam pada kuartal IV-2020 adalah sektor transportasi dan pergudangan.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto menjelaskan kontraksi paling dalamnya sektor transportasi disebabkan oleh fenomena terbatasnya pergerakan atau mobilitas masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-10.
Menurut dia, pada kuartal IV-2020 sektor transportasi dan pergudangan kontraksi hingga minus 13,42. Angka tersebut terlihat lebih baik jika dibandingkan pada kuartal II-2020 yang minus 30,8 persen dan kuartal III-2020 yang minus 16,71 persen.
"Meski alami perbaikan, namun sektor transportasi masih yang paling dalam terkontraksi dan itu disumbang paling dalam oleh transportasi berbasis udara dan rel," jelas Kecuk panggilan akrab Suhariyanto dalam konferensi persnya, Jumat 5 Februari 2021.
Kecuk menuturkan, kontraksi dalamnya sektor transportasi rel terlihat bukan hanya karena transportasi kereta jarak jauh, melainkan anjloknya transportasi kereta dalam kota atau KRL.
Adapun dari pertumbuhannya, sektor transportasi berbasis rel kontraksi hingga mencapai -45,56 persen, lalu angkutan udara masih paling dalam kontraksinya hingga mencapai -53,81 persen, pergudangan -13,12 persen, angkutan sungai danau -12,28 persen, angkutan darat -3,50 persen dan angkutan laut -1,19 persen.
"Jadi karena ada pandemi COVID-19, jadi mobilitas sangat terbatas sehingga menyebabkan sektor transportasi mengalami kontraksi sangat dalam," ujarnya.
Dorong Pemerataan Ekonomi, Kadin Genjot Sinergi Pemerintah dan Pelaku Usaha
Kadin Indonesia menggelar pertemuan diplomatik ekonomi yang dihadiri perwakilan dari kedutaan dan pelaku usaha menjembatani pihak swasta dan pemerintah.
