Backlog Perumahan RI Bisa Ditekan hingga 4 Juta pada 2030, Ini Caranya
- ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
VIVA – PT Bank Tabungan Negara Tbk memproyeksikan angka backlog atau jumlah kebutuhan perumahan bisa turun menjadi 4-4,5 juta pada akhir 2030. Proyeksi itu berbanding lurus dengan terus meningkatnya pembangunan dan pembiayaan perumahan pada periode itu.
Plt Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, angka backlog di Indonesia terbagi atas dua perhitungan. Pertama, angka backlog berdasarkan kepemilikan rumah yang mencapai 11 juta. Kemudian, angka backlog berdasarkan keterhunian yang mencapai 7,5 juta rumah tangga.
BTN menurut Nixon, memiliki kemampuan dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk mengurangi angka backlog tersebut mencapai 200 ribu hingga 300 ribu hunian per tahunnya.
Baca juga: Heboh Penarikan Fisik Sertifikat Tanah, Sofyan Djalil: Salah Paham
“Jika ada konsistensi dan upaya bersama dari seluruh pihak baik pemerintah, asosiasi, serta dibantu bank lain, bisa ada 600 ribu unit rumah yang dibiayai per tahun. Artinya pada 2030 angka backlog bisa turun menjadi 4-4,5 juta,” jelas Nixon dikutip dari keterangannya di Jakarta, Jumat 5 Januari 2021.
Nixon meyakini penurunan signifikan pada angka backlog tersebut merupakan keniscayaan. Sebab, Pemerintah terus fokus pada sektor perumahan saat ini.
Apalagi tegasnya, di masa pandemi bahkan masa depan, rumah dinilai menjadi penopang utama berbagai aktivitas warta. Seperti bekerja, beribadah, hingga sekolah.
Mulai 2015 hingga tahun ini, lanjutnya, BTN telah menyalurkan pembiayaan lebih dari 1,25 juta unit rumah. Sebagai salah satu bank penyalur Program Satu Juta Rumah, BTN optimis program itu efektif menekan backlog perumahan tersebut.
"Jika dibagi rata-rata per tahun, kami telah menyalurkan KPR untuk 250 ribu hingga 300 ribu unit rumah. Kami berkomitmen akan terus mendukung Program Satu Juta Rumah di periode 2 ini,” tutur Nixon.
Mendagri Minta Pemda Ubah Pola Pikir untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) mengubah pola pikir untuk meningkatkan pendapatan daerah. Pemda diminta Tito tidak lag
