Awal Februari 2021, Belanja Infrastruktur PUPR Capai Rp10,6 Triliun
- ANTARA FOTO/Risky Andrianto/foc.
VIVA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan bahwa hingga 1 Februari 2021, realisasi penyerapan anggaran mereka telah mencapai sebesar Rp10,6 triliun atau sekitar 7,08 persen dari total anggaran Rp149,8 triliun pada 2021.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, penyerapan keuangan di Kementerian PUPR harus dipercepat dalam rangka percepatan ekonomi nasional dan memperbaiki pola belanja di kementerian.
"Di mana percepatan realisasi pembangunan infrastruktur tahun 2021 kami lakukan melalui lelang dini yang sudah dimulai sejak Oktober 2020," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Februari 2021.
Basuki pun merinci bahwa pihaknya telah melakukan lelang dini TA 2021 sebanyak 4.632 paket, dari total seluruhnya yang mencapai sebanyak 5.439 paket. Hingga awal Februari 2021, data e-monitoring menunjukkan bahwa jumlah paket yang telah ditetapkan pemenangnya yakni sebanyak 2.001 paket, dengan total nilai mencapai Rp17,5 triliun.
Untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional secara keseluruhan, pagu Kementerian PUPR TA 2021 akan dimanfaatkan untuk pembangunan bidang sumber daya air senilai Rp58,5 triliun.
Basuki menjelaskan, anggaran ini di antaranya akan digunakan untuk pembangunan 48 bendungan (lima bendungan baru dan 43 on-going), 42 embung, 25 ribu hektare pembangunan daerah irigasi, dan 250 ribu hektare rehabilitasi jaringan irigasi.
Di bidang konektivitas, di antaranya yakni untuk pembangunan 410 km jalan tol dan 831 km jalan nasional senilai Rp53,9 triliun. Di bidang permukiman yakni untuk pengembangan tiga kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terpadu dan pengelolaan air limbah untuk 131.342 KK senilai Rp26,5 triliun.
"Di bidang perumahan yakni untuk pembangunan 9.705 unit rumah susun dan 114.900 unit rumah swadaya senilai Rp8 triliun," ujar Basuki.
Dari total anggaran tahun 2021 tersebut, Basuki menambahkan bahwa hal itu juga termasuk program pembangunan infrastruktur dengan skema Padat Karya Tunai (PKT).
PKT tersebut yakni untuk pembangunan irigasi kecil, sanitasi, jalan produksi, dan rumah swadaya, dengan alokasi anggaran PKT 2021 yang disiapkan untuk menyerap 796.807 tenaga kerja.
"Realisasi Program PKT yang sudah tersalurkan sebesar Rp24,13 miliar dan telah menyerap 380 ribu tenaga kerja. Jumlah ini akan terus bertambah untuk mendukung penciptaan lapangan kerja sebagai bagian dari upaya Pemulihan Ekonomi Nasional," ujarnya.
Dukung Proyek PIK 2, JMBB: Ciptakan Lapangan Kerja Baru, Tingkatkan Infrastruktur Lokal
Proyek PIK 2 dinilai bisa bahwa manfaat yang lebih besar dibandingkan potensi mudharatnya khususnya bagi umat Muslim di Banten.
