Ada Kudeta Militer, Investor Asing Mulai Ngeri Bisnis di Myanmar
- ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/wsj
VIVA – Militer Myanmar pada Senin 1 Februari 2021 melakukan aksi perebutan kekuasaan pemerintahan atau kudeta militer dari Aung San Suu Kyi yang secara sah terpilih dalam pemilu demokratis. Aksi mencekam itu dilakukan dengan menculik pemimpin partai pada Senin dini hari.
Dilansir dari Channel News Asia, pada Rabu 3 Februari 2021, atas aksi kudeta militer tersebut sejumlah perusahaan asing yang ada di negara tersebut mulai melakukan tanggap darurat atas sejumlah bisnis dan asetnya.
Seperti pada investor raksasa ritel asal Jepang Aeon, lalu POSCO Internasional dari Korea Selatan dan Telenor dari Norwegia yang menilai kudeta yang terjadi di Myanmar perlu diwaspadai.
Kemudian, Kirin Holdings dari Jepang yang telah masuk ke Myanmar sejak partai Suu Kyi memenangkan pemilihan umum pada 2015 menilai kondisi politik saat ini menjadi semakin waspada, setelah sebelumnya ada dampak dari penganiayaan minoritas Muslim Rohingya.
Lalu, juru bicara pembuat suku cadang mobil Jepang Denso Corp mengatakan pihaknya berjuang untuk menjangkau staf setelah koneksi telepon dan internet terganggu.
Sementara juru bicara Aeon, yang berencana untuk membuka pusat perbelanjaan di Myanmar pada 2023, mengatakan kondisi itu bisa terjadi nanti, namun sekarang terus memantau situasi.
Perusahaan asing lainnya termasuk Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) Singapura dan grup properti Yoma Strategic Holdings melaporkan ada gangguan pada bisnis mereka, dan beberapa kantor mereka menutup sementara.
"Kami telah menutup Cabang Yangon kami untuk sementara hari ini sejalan dengan arahan dari Asosiasi Bank Myanmar. Kami telah memastikan keselamatan semua rekan kami," kata juru bicara United Overseas Bank Singapura.
lalu, untuk POSCO International mengatakan telah menyarankan karyawan Korea Selatan di Myanmar untuk bekerja dari rumah dan perusahaan sedang memantau perkembangan dengan cermat.
Sedangkan, penyedia telekomunikasi Norwegia, Telenor, mengatakan pihaknya sangat prihatin dengan situasi saat ini. "Beberapa bagian dari jaringan seluler di Myanmar telah mati, dan situasinya masih belum jelas," katanya.
Ingin Tangkap Pemimpin Militer Myanmar, ICC: Rohingya Tidak Pernah Dilupakan
Jaksa agung Mahkamah Pidana Internasional (ICC) tengah mengajukan surat perintah penangkapan bagi pemimpin militer Myanmar atas kejahatan terhadap Muslim Rohingya.
