Kemenkeu Beberkan Logika Utama SWF Indonesia dengan Negara Lain

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara
Sumber :
  • ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Zabur Karuru

VIVA – Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa salah satu peran Sovereign Wealth Fund (SWF Indonesia) atau Indonesia Investment Authority (INA), adalah menjadi tandem pelengkap bagi dana asing yang masuk ke dalam negeri dengan portofolio berbentuk 'equity'.

Sebab, logika utama SWF Indonesia ini diakui Suahasil memang berbeda dengan logika SWF negara-negara lain. Di mana, logika utama SWF Indonesia adalah untuk mengundang foreign direct fund dari luar negeri, yang masuk ke Indonesia sebagai 'equity' dan bukan sebagai utang.

"Nah, supaya dia bisa masuk sebagai 'equity', maka Indonesia menyediakan semacam pancingan. Di mana, SWF ini telah dilengkapi dengan modal awal Rp15 triliun yang ke depannya juga akan diperbesar," kata Suahasil dalam telekonferensi di acara 'BRI Group Economic Forum 2021', Kamis 28 Januari 2021.

Suahasil memastikan bahwa dana pancingan Rp15 triliun, yang akan menjadikan status dana asing yang masuk ke Indonesia sebagai ekuitas dan bukan sebagai utang itu, sebelumnya sudah diatur melalui PP Nomor 73 Tahun 2020 tentang modal awal Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Dalam upaya penambahan besaran dana pancingan awal sebesar Rp15 triliun tadi, Suahasil menjelaskan bahwa ke depannya hal itu akan dilakukan dalam bentuk aset dari para BUMN yang juga akan ditaruh di dalam SWF/INA tersebut.

"Dan akan dikerjasamakan dengan mitra investor strategis dari luar negeri, yang membuat dana dari luar negeri masuk sebagai 'equity', bukan sebagai utang," ujar Suahasil.

Dia menegaskan, keberadaan SWF/INA ini menjadi sangat penting untuk pembiayaan pembangunan Indonesia ke depan. Di mana, pemerintah sangat membutuhkannya akibat keterbatasan APBN dalam peran pembiayaan pembangunan tersebut.

Sebab, dengan masuknya dana asing ke dalam negeri dalam konteks portofolio berbentuk 'equity' itu, diharapkan sifatnya juga akan berlaku dalam jangka panjang sehingga mampu ikut berperan dalam membantu pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Tanah Air.

Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas, Wamenkeu: Realisasi Belanja Kemenkeu Tak Akan Capai 100 Persen

"Karena kita harus mengomplemenkan dana asing yang masuk sebagai 'equity' dengan harapan sifatnya betul-betul jangka panjang, dan bukan hanya sekedar portofolio yang masuk untuk jangka pendek," kata Suahasil.

"Ini yang dipikirkan supaya nanti bagaimana SWF mendesain proyek-proyek mana saja yang akan dikerjasamakan, dan proyek mana yang kemudian nanti bisa betul-betul menjadi 'game changer' dari pembangunan-pembangunan jangka panjang," ujarnya.

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.473,90 Triliun di Akhir September 2024
Ilustrasi utang.

Perbankan Ditegaskan Perlu Aturan Turunan Akselerasi Hapus Tagih Utang Petani hingga Nelayan

Pelaksanaannya, ditegaskan tetap diperlukan peraturan turunan PP No 47/ 2024 agar dapat diimplementasikan sesuai prosedur yang lebih detail dan jelas.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024