Ikuti Indonesia, Kini AS Punya Menkeu Wanita Pertama Janet Yellen

Janet Yellen
Sumber :
  • washingtonpost.com

VIVA – Amerika Serikat akhirnya memiliki seorang menteri keuangan wanita pertama dalam sejarah bangsanya usai mendapat persetujuan dari senat pada Senin 25 Januari 2021. Dia adalah Janet Yellen yang mempunyai tugas mengurus bantuan virus Corona dan meninjau seluruh sanksi AS dan memperkuat regulasi keuangan di era Presiden Joe Biden.

ICC Rilis Surat Perintah Penangkapan Netanyahu, Begini Reaksi Joe Biden

Dalam persetujuan itu, senat memberikan suara 84-15 untuk Yellen, dengan sejumlah catatan dari Partai Republik, beberapa di antaranya yaitu menyatakan kekhawatiran tentang proposal bantuan, pajak, dan pengeluaran virus Corona senilai US$1,9 triliun dari Presiden Joe Biden.

Senat juga pada Senin malam 25 Januari 2021 diperkirakan menerima pasal pemakzulan terhadap mantan Presiden Donald Trump, sebuah langkah yang juga memicu beberapa perpecahan partisan.

Masa Tenang Pilkada, Car Free Day di Sudirman-Thamrin Tidak Diberlakukan pada 24 November 2024

Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan, Yellen telah membuat sejarah untuk kedua kalinya, tujuh tahun setelah dia menjadi wanita pertama yang memimpin Federal Reserve.

"Di Departemen Keuangan, ada lorong-lorong panjang di mana potret semua 77 menteri keuangan semuanya laki-laki, sampai ke Alexander Hamilton," tulis Schumer di Twitter. 

Polisi Tetapkan 4 Orang Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan Anak yang Dituduh Curi Uang di Tangerang

Tak hanya itu, Schumer juga sangat senang dapat memilih Janet Yellen dan menambahkan potret pertama seorang wanita ke lorong itu.

Seperti diketahui, Yellen akan memainkan peran kunci dalam bekerja dengan Kongres mengenai rencana stimulus virus Corona Biden dan dalam janjinya untuk menginvestasikan US$2 triliun dalam proyek-proyek infrastruktur, energi hijau, pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan daya saing Amerika.

Departemen Keuangan akan mengawasi rencana Biden untuk membantu mendanai inisiatif ini dengan menaikkan tarif pajak perusahaan menjadi 28 persen dari 21 persen dan meningkatkan pajak bagi mereka yang menghasilkan lebih dari US$400 ribu per tahun.

Partai Republik telah menyatakan kekhawatiran atas besaran nilainya dan peningkatan utang sebagai pengembalian ke konservatisme fiskal, setelah mengalami defisit selama masa jabatan Trump dengan pemotongan pajak 2017 dan hampir US$5 triliun dalam pengeluaran virus Corona.

Yellen mengatakan kepada para senator pada sidang persetujuannya pekan lalu bahwa mereka perlu menaikkan upah minimum dan "bertindak besar" pada langkah-langkah stimulus atau mengambil risiko resesi yang lebih lama dan lebih menyakitkan yang disebabkan oleh pandemi.

Yellen juga mengatakan segera melakukan peninjauan terhadap kebijakan sanksi-sanksi keuangan AS yang dikelola oleh Departemen Keuangan untuk memastikan digunakan secara strategis dan tepat setelah langkah-langkah tersebut di bawah pemerintahan Trump.

Sementara itu, Departemen Keuangan AS juga telah mengumumkan deretan anggota tim Yellen, di mana beberapa orang dibawa kembali dari pemerintahan Barack Obama yang bertugas di badan tersebut.

Departemen Keuangan menunjuk Natalie Wyeth Earnest sebagai penasihat menteri untuk komunikasi strategis. Earnest menjabat sebagai asisten menteri urusan publik di Departemen Keuangan di bawah mantan Menteri Keuangan Jack Lew dan dalam berbagai peran komunikasi di bawah mantan Menteri Keuangan Tim Geithner.

Mark Mazur, direktur Pusat Kebijakan Pajak Urban-Brookings dan mantan asisten menteri Departemen Keuangan untuk kebijakan pajak, diangkat sebagai wakil asisten menteri untuk kebijakan pajak di Kantor Urusan Legislatif Departemen Keuangan.

Kementerian Keuangan menunjuk Aruna Kalyanam, wakil ketua Penasihat Pajak House Ways and Means Committee, sebagai wakil asisten menteri untuk pajak dan anggaran di Kantor Urusan Legislatif. (ant)

Arsip foto - Presiden AS Joe Biden (kanan) bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) di Gedung Putih di Washington DC, Amerika Serikat, pada 25 Juli 2024.

ICC Perintahkan Penangkapan PM Israel, Biden Tegaskan AS Akan Lindungi Netanyahu

Presiden AS Joe Biden menyebut keputusan Mahkamah Pidana Internasional yang memerintahkan penangkapan Benjamin Netanyahu sebagai tindakan yang sangat keterlaluan.

img_title
VIVA.co.id
22 November 2024